"Sistem rencana transportasi sudah bagus, tapi kerap kali implementasinya terbentur anggaran. Sebelum suatu sistem baru diberlakukan, sebaiknya dilakukan penataan kembali sistem transportasi yang menyeluruh," ujar pengamat transportasi Yayat Supriatna dalam perbincangan dengan detikcom, Rabu (22/6/2011).
Menurut dia, tidak ada solusi tunggal dalam menyelesaikan masalah kemacetan Ibukota, sehingga penataan yang dilakukan harus menyeluruh. Terkadang kebijakan yang diambil memang membuat 'sakit' sebagian warga Jakarta karena suatu kebijakan tidak bisa memenuhi keinginan semua warga. Namun hal itu harus diambil demi berjalannya suatu sistem yang lebih baik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengingatkan agar Pemprov DKI menyiapkan payung hukum setiap kali akan menerapkan suatu kebijakan. Selain itu, kebijakan juga harus didasarkan pada pengkajian.
"Kalau tidak ada payung hukumnya, ketika ada yang melanggar dan ditindak bisa menanyakan apa dasar hukumnya. Jangan sampai kebijakan tanpa ada payung hukum," ucap Yayat.
Hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi kemacetan antara lain dengan memperbaiki moda transportasi yang telah ada. Dengan menyediakan moda transportasi umum yang nyaman maka warga DKI dan sekitarnya memiliki alternatif kala meninggalkan kendaraan pribadinya di rumah.
"Paling gampang yang diperbaiki adalah busway. Sebab kalau MRT yang dari Jepang, Jepang belum lama terkena bencana meski kita berharap hal itu tidak mengakibatkan perubahan. Lalu waterway memang tidak bisa optimal di Jakarta dan monorel tidak bisa karena tidak ada kepastian penyandang dana. Perbaiki yang sudah ada saja," kata Yayat.
(vit/rdf)











































