Foke Nilai Berbeda dengan Pemerintah Pusat Itu Wajar

Jakarta - Berdasarkan hasil evaluasi Dewan Transportasi Jabodetabek, lambannya penanganan masalah kemacetan di Jakarta tak lepas dari kurangnya koordinasi antara pejabat di tingkat bawah dan yang berada di lingkungan kementerian. Padahal untuk membangun kondisi ibukota yang stabil dari segala aspek, dibutuhkan keselarasan keduanya.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, menanggapi ketidakselarasan itu adalah hal lumrah.

"Masing-masing punya kepentingan," ujar Fauzi Bowo menanggapi pertanyaan wartawan terkait koordinasi Pemprov dan pemerintah pusat untuk membangun Jakarta yang lebih baik.

Hal itu dia sampaikan dalam jumpa pers jelang HUT ke 484 DKI di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (16/6/2011).

Fauzi mengatakan, tidak hanya dirinya, tapi seluruh gubernur di tiap daerah adalah wakil dari pemerintah pusat. Sehingga, kepada pihak-pihak yang hendak melakukan aktivitas di kawasan Jakarta wajib melapor kepada pejabat tertinggi di daerah itu.

"Sehingga yang perlu kita lihat ke depan adalah kerja sama ini harus efektif. Karena saya duduk di sini sekaligus sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, bukan hanya wakilnya menteri dalam negeri," kata pria yang akrab disapa Foke ini.

Dia mencontohkan, misalnya ada kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan jalan raya atau aktivitas di pelabuhan, maka yang bersangkutan harus melapor kepadanya. Dan itu sifatnya wajib, karena tertuang dalam UU dan Peraturan Pemerintah (PP).

"Kalau di sini nggak. Jangan anggap inikan urusan jalan raya inikan urusan pelabuhan, buat apa lapor sama gubernur. Eh pelajari itu yang namanya UU dan PP yang memback up itu. Kalau anda nggak senang sama gubernurnya ya sah-sah saja," sindir Foke dengan gaya bicaranya yang ketus.

Terkait koordinasi yang sering buntu antara pemerintah provinsi dan pusat, Foke juga mencontohkan kejadian seperti di Tokyo dan Berlin. Menurut ceritanya, saat bertemu dengan dua gubernur kota tersebut, terkait masalah koordinasi ini tidak jauh berbeda.

"Cuma kalau dia berantem di sana, akhirnya pusatnya kasih duit sama ibukotanya, kalau di sini belum tentu kita terima duit," kelakar Foke yang mengenakan batik tangan panjang.

"Tapi sekali lagi perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sah-sah saja," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Koordinator Transportasi Jabodetabek Kuntoro Mangkusubroto mengatakan kebijakan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di wilayah DKI Jakarta menjadi sulit saat terbentur dengan sistem birokrasi pemerintah.

"Mengatasi kemacetan sudah susah ditambah birokrasi yang feodal jadi semakin susah," kata Kuntoro Mangkusubroto saat acara temu unsur Dewan Transportasi Kota Jakarta yang bertajuk 'Apa Kabar 17 Langkah Penyelesaian Kemacetan Kota Jakarta'. Acara berlangsung di hotel Menara Peninsula, Jl Letjend S Parman, Jakarta, Kamis (9/6) lalu.

Berdasarkan hasil evaluasi, koordinasi menjadi rumit karena pejabat di tingkat bawah yang mengerti persoalan kemacetan sungkan terhadap atasannya dan pejabat kementerian lain. Padahal menurutnya, semua pihak harus terlibat tanpa melihat gengsi jabatan seseorang.

"Pejabat tinggi tidak tahu persoalannya seperti apa dan bawahannya yang mengerti justru takut untuk menyampaikan. Yang berkoordinasi tidak berotoritas dan yang berotoritas tidak (bersedia) koordinasi," kritiknya.

(lia/anw)