Pimpinan DPR Minta Rapat Panja Kasus Andi Nurpati Digelar Terbuka

Jakarta - Panja DPR atas dugaan pemalsuan dokumen MK telah terbentuk dan berencana memanggil Andi Nurpati. Pimpinan DPR meminta rapat-rapat Panja yang bertujuan mengungkap kursi haram di DPR ini digelar terbuka.

"Pertama dengan masalah sinyalamen pembentukan Panja di Komisi II tentunya terlepas dari siapapun yang terkait disitu, kami mendukung untuk dipikirkan agar rapat secara terbuka. Ini menyangkut hakekat dari amanah rakyat," ujar Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan.

Hal ini disampaikan Taufik kepada detikcom, Kamis (16/6/2011)

Taufik berharap masalah ini diselesaikan secara objektif. Sehingga tidak menjadi masalah yang dipolitisir dan berlarut-larut.

"Intinya kita mendukung penuh. Siapapun yang ada di situ ya segera diselesaikan karena menyangkut kursi yang tidak sehat ini harus dibuka secara prosedural mekanisme di DPR," imbaunya.

Taufik yang juga Sekjen PAN ini juga menjamin FPAN DPR tidak akan mempolitisir permasalahan ini. PAN mendukung penuntasan secara objektif.

"Sungguhpun DPR lembaga politik, kita berupaya meluruskan hal-hal yang betul untuk dikembalikan kepada posisinya," tandasnya.

Komisi II telah menyepakati untuk membentuk Panja terkait dugaan pemalsuan dokumen MK terkait pemilu legislatif 2009. Panja berencana memanggil beberapa pihak yang terkait dengan dugaan tersebut, terutama mantan komisioner KPU yang kini menjadi pengurus Partai Demokrat, Andi Nurpati.

"Di MK ada Hasan (staf MK) dan di KPU tentu Ibu Andi Nurpati. Banyaklah yang akan dipanggil termasuk Pak Mahfud (Ketua MK) juga," kata Wakil Ketua Komisi II, Ganjar Pranowo Selasa (14/6).

(van/van)