Mayoritas Publik Nilai PD Tak Serius Usut Kasus Nazaruddin

Jakarta - Publik tidak percaya dengan keseriusan Partai Demokrat (PD) untuk membantu penuntasan kasus yang melibatkan mantan Bendahara Umum PD M Nazaruddin. Ketidakpercayaan ini muncul salah satunya disebabkan karna tak kunjung pulangnya Nazaruddin ke tanah air, meskipun telah ada instruksi dari Ketua Dewan Pembina PD, SBY.

"41,2 persen publik menilai Demokrat kurang tegas, 22,6 persen menilai tegas," kata Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA.

Hal itu dikatakan dalam hasil survei 'Blunder Politik Demokrat, Kasus Nazaruddin dan Perubahan Dukungan Partai', di Kantor LSI, Jl Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (12/6/2011).

Survei ini dilakukan dari 1-7 Juni 2011 dengan menggunakan multi stage random sampling, dilakukan terhadap 1200 responden serta margin error kurang lebih 2,9 persen.

"Lebih banyak pemilih mengatakan PD kurang tegas dalam menyelesaikan kasus Nazaruddin. Ini menunjukan perintah dari Dewan Pembina yang dihormati sepertinya tidak didengar," terang Denny.

Kegagalan anggota partai yang telah dibentuk dan ditunjuk untuk menjemput Nazaruddin, ujar Denny, membawa tanda tanya besar kepada publik dan menganggap Nazaruddin bak Superman.

"Apakah di Singapura Nazaruddin menyimpan kotak pandora elit partai, sehingga dia mempunyai bargaining power dalam kasusnya," tanya Denny.

Hasil survei juga menyebutkan sebanyak 42,4 persen publik menjadikan pertimbangan kasus Nazaruddin dalam memilih Demokrat di Pemilu mendatang. Sementara hanya 10,9 persen tidak menjadikan kasus Nazaruddin menjadi patokan untuk memilih partai yang diusung di hajat demokrasi periode mendatang.

"Lebih banyak pemilih yang menjadikan kasus korupsi di Menpora atau Nazaruddin pertimbangan untuk memilih Demokrat," kata Denny.

Selain itu, hasil survei LSI menyebutkan, sebanyak 41 persen responden mendengar kasus korupsi pembangunan wisma atlet untuk Sea Games di Palembang, dan 36,5 persen menyatakan tidak pernah mendengar kasus itu.

"52,3 persen responden yang pernah mendengar kasus korupsi di Kemenpora ada 52,3 persen dan 31,4 ada di desa. Ini menjadi isu elitis yang beredar di perkotaan," sebutnya.

(ahy/gun)