Tuntut Perbaikan Layanan, Pramekers Tolak Kenaikan Tarif KA Prameks

Yogyakarta - Berbagai komunitas pengguna Kereta Api (KA) Prambanan Ekspres (Prameks) menolak rencana kenaikan tarif. Alasannya tuntutan agar perbaikan pelayanan yang sudah sekian lama disuarakan konsumen, tidak kunjung dipenuhi oleh PT KAI Daop VI Yogyakarta.

"Kami tidak bisa menerima kenaikan tarif per 1 Agustus nanti. Sebab perbaikan atau peningkatan pelayanan seperti yang dijanjikan tidak pernah ada realisasinya," kata Ketua Komunitas Pramekers Joglo (KPJ), Hendri Setiawan, kepada wartawan di sekretariat KPJ, Jl Merpati, Sorowajan, Banguntapan, Bantul, Minggu (12/6/2011).

Hendri mengatakan para pengguna kereta komuter tersebut merasa diperlakukan tidak adil dengan adanya rencana kenaikan tarif di saat pelayanan terhadap pengguna masih rendah. Ada empat perbaikan yang sudah sering dijanjikan PT KAI, tetapi tidak pernah terwujud.

Pertama, ketepatan waktu kedatangan maupun keberangkatan. Kedua, peningkatan pelayanan yang tidak optimal. Ketiga jaminan keamanan baik di sekitar stasiun maupun di dalam kereta. Keempat kenyamanan dalam perjalanan.

"Apakah untuk memenuhi tuntutan kami itu, tarif harus naik dulu? Seharusnya melakukan perbaikan dulu, jangan meminta lebih dulu," kata Hendri didampingi Humas komunitas Budi Setianta.

Hendri membandingkan antara tarif KA komuter di Jabodetabek, Jombang-Surabaya dengan Prameks. KA Prameks merupakan KA komuter dengan tarif paling mahal. Padahal operatornya sama yakni PT KAI. Untuk Yogya-Solo sebaliknya atau Yogya-Kutoarjo sebaliknya dengan tarif Rp 9 ribu sekali jalan. KRL Jabodetabek, kereta AC Rp 11 ribu, AC ekonomi Rp 5.500 dan ekonomi Rp 2 ribu. Sedangkan kereta komuter di Jombang Rp 4 ribu.

"Ini ada disparitas harga yang sangat jauh. Untuk turun di Klaten juga tetap dikenakan Rp 9 ribu," katanya.

Budi menambahkan anggota komunitas tetap membutuhkan KA Prameks, namun jangan malah dieksploitasi. Seharusnya PT KAI Daops meningkatkan mutu pelayanan, terutama soal kenyamanan yang kurang optimal. Dia mencontohkan kipas angin di kereta yang sering tidak menyala, jendela yang rusak sehingga tidak bisa dibuka, pintu dan footstep tempat naik turun penumpang sering tidak berfungsi.

"Yang lain, saat kita berada di stasiun, petugas penjualan tiket sering tidak tahu kapan kereta datang dan berangkat. Jadwal masih sering telat," katanya.

Akibat jadwal yang sering molor itu lanjut Budi, para pengguna kereta yang sebagian besar adalah karyawan swasta sering terkena teguran, surat peringatan, sanksi pemotongan gaji dari tempat bekerja. Saat ini PT KAI juga melakukan pengurangan jadwal keberangkatan baik dari Yogya dan Solo di pagi dan sore hari. Jadwal KA jam 05.30 diganti jam 06.30 saja. Untuk sore hari yang tidak ada pukul 19.00 WIB.

"Perubahan jadwal ini jelas sekali mengganggu bagi kami, tidak hanya yang karyawan swasta saja tapi juga pengguna lain, yakni pegawai BUMN, PNS, dosen, guru, dokter, anggota TNI/Polri dan lain-lain," katanya.

Budi mengatakan komunitas yang menyatakan menolak kenaikan tarif adalah Komunitas Pramekers Joglo (KPJ), Pramekers Solo-Jogja (Prasojo), Paguyuban Penglaju Kebumen, Purworejo, Yogya (PPKPY). Pengguna dari Yogya ke Solo sekitar 300 orang tiap hari. Pengguna dar Solo ke Yogya sebanyak 500 orang per hari. Sedangkan dari Kutoarjo sekitar 100-200 orang per hari.

"Yang kami lakukan tidak hanya menolak kenaikan tarif saja, namun kami juga akan mengadukan kepada legislatif baik DPRD maupun DPR RI. Kami juga akan mengirimkan surat kepada Menteri Perhubungan, Dirjen Perkeretaapian dan YLKI," pungkas Budi.



(bgs/lh)