KPU DKI Mulai Sosialisasi Pemilukada 2012

KPU DKI Mulai Sosialisasi Pemilukada 2012

- detikNews
Rabu, 08 Jun 2011 11:45 WIB
Jakarta - Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta akan dilaksanakan tahun 2012. Meski masih cukup lama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mulai melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu yang demokratis.

Dalam sosialisasi ini, dipaparkan mengenai tata cara Pemilu apakah akan dipilih langsung atau melalui DPRD, termasuk peraturan pencalonan dan waktu pemilihan.

"Sampai saat ini belum bisa dipastikan akan pilih langsung atau melalui DPRD. Namun tentunya pemilihan langsung itu lebih menyerap aspirasi rakyat warga Jakarta," ujar Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Juri Ardiantoro, dalam acara Sosialisasi Tahapan Pemilukada Provinsi DKI Jakarta tahun 2012, di Hotel The Acacia, Jakarta Pusat, Rabu (7/6/2011).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Turut hadir dalam sosialiSasi ini perwakilan dari masing-masing partai yang duduk di kursi DPRD DKI, yaitu Partai Demokrat, Golkar, PKS, PDIP, PPP, PKB, PAN, Hanura, dan Gerindra.

Juri mengatakan, proses Pemilukada belum dipastikan akan dipilih secara langsung oleh rakyat, maka KPU Provinsi juga belum bisa memastikan waktu penyelanggaraan Pemilukada. Terkait syarat pencalonan, apakah akan lebih baik melalui partai atau incumbent, Juri melihat ada keuntungan jika sesorang diusung melalui partai tertentu.

"Karena sebenarnya lebih banyak kesulitan orang mencalon dari jalur independen," imbuh Juri.

Dalam kesempatan yang sama Anggota KPU RI, Endang Sulastri mengatakan, bahwa apapun sistem Pemilu yang diterapkan harus tetap mengedepankan kejujuran dan keadilan.

"Kalau pemilihan langsung, berarti Pemilukada 2012 nanti bukan Pemilu langsung yang pertama, tapi kita tetap berharap Pemilukada DKI 2012 berlangsung aman dan tertib, proseduralnya sukses," ujar Endang.

Endang menjelaskan, setiap proses Pemilu tentunya ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan agar bisa berjalan demokratis yaitu proses penyelenggaraaan, sesuai aturan hukumnya dan penegakan hukum pelaksaan pemilu itu sendiri.

"Dan gimana itu bisa berjalan sukses tidak lepas dari kerjasama semua stekholder," jelas Endang.

(lia/gun)


Berita Terkait