PSHK: Pidato Presiden dengan Bahasa Inggris untuk Hormati Forum

Jakarta - Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang belakangan sering mengunakan bahasa Inggris mendapat banyak kritikan. Namun menurut Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) pidato Presiden dengan mengunakan bahasa Inggris tersebut lebih untuk menghormati forum yang sedang dia ikuti.

"Kalau tidak menggunakan Bahasa Indonesia, mungkin untuk menghormati konferensi, kebiasaan-kebiasaan di forum internasional kan menggunakan bahasa Inggris, apalagi di forum yang telah berlangsung lama, semisal KTT ASEAN atau Gerakan Non Blok," kata peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandi kepada detikcom, Kamis (26/5/2011).

Ronald belum mau berkomentar apakah pidato Presiden SBY dalam Bahasa Inggris ini melanggar UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan atau tidak, lantaran dia belum membaca UU tersebut.

"Saya tidak mau bilang itu keliru, karena saya belum baca undan-undangnya," imbuhnya.

Pengunaan Bahasa Inggris dalam berbagai pidato Presiden, lanjut Ronald mungkin juga dikaitkan dengan forum yang diikuti. Jika mayoritas pesertanya adalah orang asing, tidak masalah pidato dengan menggunakan Bahasa Inggris, karena lebih membantu.

"Penggunaan Bahasa Inggris kan mungkin juga dikaitkan dengan forum yang diminta kesediaan Presiden untuk pidato," ujarnya.

Namun demikian, menurutnya, baik juga jika Presiden SBY pidato dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dengan instrumen atau alat bantu yang tersedia, para peserta akan terbantu untuk bisa memahami isi pidato Presiden meski menggunakan Bahas Indonesia.

Sebelumnya, pakar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik pidato Presiden SBY yang belakangan banyak menggunakan Bahasa Inggris.

"Menurut UU 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, khususnya pasal 28 menyebutkan, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri," kata Hikmahanto Juwana kepada detikcom, Rabu (25/5/2011) kemarin.

Namun atas sejumlah aturan penggunaan Bahasa Indonesia bagi pejabat negara itu, agar tidak terulang lagi pelanggaran UU, Hikmahanto memberi solusi UU tersebut diamandemen.

"Oleh karenanya UU 24/2009 perlu ditinjau ulang dan diamandemen sehingga memungkinkan Presiden menggunakan bahasa Inggris dalam event-event internasional di Indonesia," tuturnya.

(anw/mei)