"Mestinya ada pertanggungjawaban ke publik, itu kewajiban partai. Selama ini kan tidak ada, apalagi ini dalam jumlah besar dan diungkapkan oleh orang Partai Demokrat sendiri. Partai Demokrat harus membuat laporan pemakaiannya, asal-usul uang dari mana, itu kewajiban Dewan Kehormatan untuk mengklarifikasi," kata Jeirry.
Hal itu disampaikan usai menghadiri tasyakuran pembatalan pembangunan gedung DPR, di RM Omah Sendok, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (25/5/2011). Hadir dalam acara itu koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang, Koordinator Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti, Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait, dan anggota Fraksi PAN Chandra Tirta Widjaya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mengenai ke mana aliran sumbangan itu, Jierry tidak mengetahuinya. Apakah memang untuk membiayai partai atau sekadar hadiah bagi perorangan. Tapi yang jelas masyarakat perlu tahu agar masyarakat tidak bertanya-tanya.
Soal sumbangan itu diungkapkan oleh orang dalam Partai Demokrat, Amir Syamsuddin, Jierry melihat ada kemungkinan ada konflik internal di tubuh partai berlambang segitiga Mercy itu. "Saya melihat ada konflik internal di tubuh Partai Demokrat, harus ada yang dijinakkan," duganya.
(feb/nrl)











































