.webp)
"Kalian evaluasi saja sendiri siapa yang tukang mark up, gitu aja yah," kata Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto di Istana Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Selasa (24/5/2011).
Meski kesal dengan tudingan seperti itu, Djoko masih percaya Ketua DPR Marzuki Alie tidak mungkin sampai hati mengeluarkan pernyataan bernada tudingan seperti itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi kalau ternyata dia bikin statmen seperti itu, anda cari datanya siapa yang berbuat," tambah Djoko sambil menutup pintu mobilnya.
Sebelumnya, Ketua DPR Marzuki Alie menyebut adanya dugaan mark up dalam proyek pembuatan gedung baru DPR. Marzuki menuding sejumlah pihak mesti bertanggung jawab yakni Sekjen DPR, konsultan, dan juga pihak Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Marzuki juga membantah bila gedung baru DPR memiliki fasilitas Spa dan kolam renang.
"Sejak design pertama sampai keempat tidak ada itu Spa atau kolam renang yang ada perpustakaan untuk menunjang kinerja anggota. Itu isu untuk membusukkan DPR, tidak benar itu," jelasnya, Senin (23/5) kemarin.
Kisruh pembangunan gedung baru dimulai saat desain pertama. Dalam desain pertama gedung akan dibuat setinggi 27 lantai dan masih menggunakan gedung Nusantara I untuk menampung semua anggota DPR. Namun kemudian tim teknis mengusulkan menjadi 33 lantai tanpa harus menggunakan gedung Nusantara I.
Desain itu kemudian diubah lagi menjadi 36 lantai. Dan pada desain keempat disetujui 26 lantai. Tetapi DPR dalam hal ini BURT mengira konsep 26 lantai itu tanpa menggunakan gedung Nusantara I.
Tetapi dalam rapat konsultasi antara BURT, Sekjen DPR dan Kementerian PU, Marzuki Alie baru mengetahui bila dalam konsep konsep gedung berlantai 26 itu masih menggunakan gedung Nusantara I untuk menampung sebagian anggota dewan. Anggaran awal sekitar Rp 1,3 triliun pun turun menjadi Rp 777 miliar.
(mok/rdf)
