"DPP Partai Persatuan Pembangunan hanya mengakui Muswil PPP Papua yang memilih Bachtiar Ghaffar sebagai ketua DPW dalam musyawarah yang sah, karena dihadiri lebih dari separuh peserta," ujar Ketua DPP PPP Emron Pangkapi, dalam siaran pers, Rabu (18/5/2011).
Menurut Emron, Muswil dibuka oleh Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali di Asrama Haji Jayapura Sabtu 14 Mei 2011. Dilanjutkan dengan persidangan di Hotel Mustagco Jayapura. Muswil sudah mengambil keputusan tentang pengesahan jadwal dan tata tertib sidang, mengikuti pengarahan DPP yang disampaikan Korbid OKK DPP, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban DPW atas kinerja 5 tahun terakhir.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Atas dasar itu, lanjut Emron, dari total 21 DPC, 13 DPC menolak LPJ, 6 abstain dan 3 DPC dapat menerima. Perbedaan yang tajam itu menimbulkan kekacauan musyawarah, puncaknya 13 DPC yang menolak LPJ dengan melakukan walk out dan menyatakan DPW tidak mampu melaksanakan Muswil karena tidak bisa mengklarifikasi berbagai keberatan mayoritas DPC.
Setelah itu para utusan mayoritas DPC melanjutkan Muswil di tempat terpisah di Hotel Sentani dihadiri para pengurus DPW di luar kelompok Reba, serta disaksikan Ketua MPW HM Tamzil dan Koordinator Bidang (korbid) Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (OKK) DPP PPP, Emron Pangkapi. Muswil pada akhirnya memilih Ketua DPW PPP Papua Bachtiar Gaffar dan 2 orang formatur H Indar dan Basri Mursyid.
"Formatur kemudian menyusun kepengurusan dengan Ketua Bachtiar Gaffar dan Sekretais Andi Tama. Pengumuman susunan pengurus dilakukan pada acara penutupan muswil di Sentani. Muswil ditutup oleh Ketua DPP PPP/Korbid OKK Emron Pangkapi. Dengan demikian persidangan mereka yang mayoritas itu sah, diakui oleh DPP, sesuai aturan organisasi," tegas Emron Pangkapi.
DPP PPP merencanakan upacara pelantikan DPW PPP Papua masa bakti 2011-2016 dalam sebuah acara ta'ruf, pertengahan Juni yad. "Insya Allah, PPP Papua dibawah kepemimpinan Bachtiar Ghaffar akan lebih berjaya daripada masa-masa yang lalu. DPP PPP, lanjut Emron, tidak bertanggungjawab atas adanya klaim pihak-pihak tertentu sebagai pengurus DPW," tandasnya.
(van/gah)











































