Agar Mudah Diperiksa, PD Harus Nonaktifkan Nazaruddin

Jakarta - Demi memudahkan pemeriksaan KPK terhadap Nazaruddin, Partai Demokrat diminta menonaktifkan sementara Nazaruddin dari semua jabatannya, baik sebagai bendahara partai maupun anggota DPR. Tidak cukup hanya menggeser Nazaruddin dari Komisi X ke Komisi VII.

"Kita berharap sebenarnya Demokrat bisa lebih maju, prosesnya harusnya nonaktifkan sementara Pak Nazaruddin. Kalau itu tak terjadi dia akan beralasan kerja-kerja dia DPR menganggu, ini titik krusial di Demokrat dan KPK," ujar Wakil Ketua Badan Pekerja ICW, Emerson Junto.

Esson, panggilan akrabnya menjelaskan hal ini usai diskusi Polemik radio Trijaya bertajuk 'Ketika Proyek SEA Games Diproyekkan' di Warung Daun, Jl Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/5/2011).

ICW mendesak agar PD segera menyelesaikan kasus ini. Kasus suap Kemenpora jadi ajang pembuktian PD yang katanya ingin serius memberantas korupsi. Tim investigasi internal PD diminta serius mengumpulkan bukti, bukan hanya sekadar melakukan klarifikasi.

"Kalau tidak ini akan jadi pintu masuk buat partai-partai lain yang tidak senang ke Demokrat untuk mempolitisir kasus ini bahwa Demokrat tidak serius menangani korupsi," terangnya.

Seperti diketahui kasus suap Kemenpora menyeret nama 2 politisi Demokrat di Komisi X, Nazaruddin dan Angelina Sondakh disebut-sebut tersangkut kasus tersebut. Keduanya sedang menjalani pemeriksaan Dewan Kehormatan PD.

(rdf/lh)