Roy Suryo: Permainan Proyek IT DPR Harus Dibongkar

Website DPR Rp 9,7 M

Roy Suryo: Permainan Proyek IT DPR Harus Dibongkar

- detikNews
Rabu, 11 Mei 2011 13:29 WIB
Jakarta - Proyek internet DPR sangat mewah. Untuk website dpr.go.id saja dibangun dengan ongkos Rp 9,7 miliar. Namun anggota DPR merasa tidak nyaman, karena fasilitas melimpah dan pembiayaan mahal itu tidak disertai dengan fungsi optimal internet dan IT.

"Fasilitas IT di DPR ini memang kesannya mewah, tapi apakah itu diperlukan? Fasilitas ini canggih, tapi perlu direformasi, perlu dibongkar, mungkin bisa memadukan angka dengan fasilitas yang dibeli," ujar anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat (PD), Roy Suryo, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/5/2011).

Roy merasa tak nyaman karena akibat lemahnya kerja Setjen, akhirnya DPR yang disalahkan. Ia mempertanyakan pertanggungjawaban Setjen DPR kepada rakyat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jangan ada tuduhan kami memakan fasilitas itu. Sekjen DPR harus bisa mempertanggungjawabkan ini kepada rakyat. Karena fasilitasnya masih rentan, kami tidak berani menggunakan email domain DPR karena bisa keterobos. Kami akan menggunakan alamat email resmi jika sudah ada jaminan keamanan," terangnya.

Ia pun mendukung jika ada LSM yang hendak membongkar permainan ini. Karena menyangkut anggaran yang tidak sedikit.

"Saya mendukung bahkan bersedia selaku orang yang menjadi testimoni terhadap temuan Mas Roy Salam dan ICW yang kemarin cerita ada ketidakberesan proyek IT di DPR," katanya.

Ia lalu menyebutkan sejumlah proyek yang kandas di DPR. Proyek IT yang memakan biaya besar tak semuanya membawa manfaat bagi DPR.

"Ada proyek namanya go mobile, internet DPR yang bisa diakses dari luar tapi sampai hari ini belum beres. Ada proyek komputerisasi di DPR dari 11 tahun yang lalu sampai terakhir pembelian komputer yang tidak sepenuhnya berguna. Kecarut-marutan IT di DPR harus dibongkar. Sekjen tidak boleh lepas tangan. Ada pengadaan. IT sampai Rp 9,4 miliar, dan perawatan setahun lebih dari Rp 1 miliar itu harus dibongkar," jelasnya.


(van/gun)


Berita Terkait