Tolak Parade Bikini, Tokoh Agama Temui Kapolda Kepri

Batam - Sejumlah tokoh agama menemui Kapolda Kepri Brigjen Raden Budi Winarso untuk menolak acara beach party yang di dalamnya akan ada show pakaian dalam wanita. Mereka mendesak agar pihak kepolisian tidak mengeluar izin keramaian acara tersebut.

Pertemuan para tokoh agama ini diterima langsung Kapolda Kepri, Kamis (05/05/2011) di Mapolda Kepri di Batam. Pertemuan ini dihadiri 9 tokoh agama dan masyarakat terdiri dari perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kepri, Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri, serta Dewan Dakwah Islam Indonesia.

“Dalam pertemuan itu kita meminta agar pihak Polda Kepri tidak mengeluarkan izin keramaian atas acara show bikini di Lagoi. Kita juga menyampaikan bahwa acara tersebut sudah lebrak norma-norma masyarakat dan agama,” kata Ketua Bidang Investigasi, Dewan Dakwah Islam Indonesia Provinsi Kepri, Ustazd Dedi Sanjaya LC dalam perbincangan dengan detikcom.

Menurut Dedi, Kapolda Kepri Brigjen Raden BW menjelaskan, pihaknya Polda Kepri telah memanggil panitia pelaksana beach party serta EO. Panitia pelaksana memang telah mengirimkan surat permohonan izin keramaian. Namun sejauh ini Polda Kepri belum mengeluarkan izin tersebut.

Kapolda Kepri, kata Dedi, menyebutkan, bahwa acara tersebut sebenarnya diselenggarakan Dinas Pariwisata Provinsi Kepri. Jadi segala kewenangan atas pelaksanaan itu ada ditangan Pemerintah Provinsi Kepri.

“Kalau Kapolda Kepri tadi menyebutkan, sebaiknya acara itu ditunda saja untuk mencari waktu yang tepat, atau sama sekali tidak diadakan. Kami menangkap dalam pertemuan itu, Kapolda Kepri juga kurang setuju diadakan acara tersebut,” kata Dedi.

Acara beach party ini menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sejumlah ormas Islam di Kepri dengan tegas menolak acara pamer pakaian dalam wanita tersebut. Namun Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan, Kepri tetap mendukung acara tersebut. Alasannya kawasan Lagoi jauh dari pemukiman penduduk. Sehingga acara show bikini tidak menjadi persoalan. Gubernur Kepri Muhammad Sani juga turut mendukung acara beach party yang akan dihadiri 1.000 turis asing tersebut.

Dukungan Gubernur Kepri terhadap acara itu, mendapat reaksi keras dari masyarakat. Fraksi PKS DPRD Kepri menyayangkan sikap Gubernur Kepri yang mendukung acara yang melabrak UU Pornografi dan norma-norma agama.

“Saya orang yang selama ini menghormati gubernur. Namun kita menyangkan sikap gubernur yang malah mendukung acara pesta bikini dengan dalih menarik wisatawan asing. Kita sejak awal (PKS-Red) menentang acara pesta bikini yang melabrak UU Pornografi, norma kebudayaan Melayu apa lagi agama,” kata anggota DPRD Kepri dari PKS, M Abdurahman.



(cha/lrn)