SBY Tak Sepakat dengan Istilah 'Kekayaan Intelektual'

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak setuju dengan istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang selama ini telah dikenal. Menurut SBY, yang benar adalah 'hak kepemilikan', bukan 'hak kekayaan'.

"Saya sebenarnya mempersilakan pada ahli bahasa dan ahli hukum karena kalau saya renungkan IPR (Intelectual Property Rights) diterjemahkan menjadi hak kekayaan intelektual. Padahal kekayaan dalam bahasa inggrisnya itu adalah wealth atau rich, kalau property itu milik," kata SBY saat memberikan sambutan dalam acara peringatan HAKI sedunia di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Selasa (26/4/2011).

SBY berharap, jika ada istilah yang lebih tepat sebaiknya itu yang digunakan. Namun harus terlebih dahulu dibahas oleh ahli bahasa dan ahli hukum.

"Barangkali karena namanya hak kekayaan tidak begitu kena dari konsep hukumnya, tapi kalau hak milik kepemilikan intelektual, milik seseorang jangan dicuri, dibajak dan disalahgunakan. Saya serahkan sepenuhnya pada ahli Bahasa Indonesia, Inggris dan hukum. Kalau sudah bagus dan tepat tidak ada apa-apa, HAKI. Tapi kalau yang lebih tepat hak kepemilikan intelektual silakan. Silakan dibahas secara baik," kata SBY.

Berbicara soal HAKI, setiap tahun menurut SBY ada sebuah lembaga yang berpusat di Eropa yang membuat ranking daya saing negara-negara sedunia, yang disebut Global Competitiveness Index. Dari 139 negara yang dinilai, pada tahun 2005 Indonesia masuk peringkat 69.

"Kita berusaha sekuat tenaga menurunkan, tiga empat tahun baru turun ke 54, tahun lalu turun, naik peringkatnya 10 lompatan, kita peringkat 44 tingkat dunia. Saya kira patut kita syukuri," ujar SBY.

Sebagai sebuah bangsa, lanjut SBY, Indonesia memiliki daya saing tinggi. Ada 9 pilar utama yang mempengaruhi, yakni institusi, infrastruktur, makro ekonomi, kesehatan, pendidikan, efisiensi pasar, kesiagaan teknologi, dunia usaha, dan inovasi.

"Bicara pilar kesembilan, salah satu yang diukur adalah apakah bangsa itu memberikan perlindungan terhadap IPR. Itu salah satu instrumen untuk mengukur sejauh mana sebuah negara memiliki daya saing yang tinggi," jelasnya.

Di akhir sambutan, SBY mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk meningkatkan pengakuan, pemerbian insentif dan perlindungan HAKI. Ini semata-mata demi keadilan dan kesejahteraan pemilik HAKI.

"Jangan sampai karya cipta seseorang dibajak, yang beruntung pembajak, yang menciptakan tidak dapat apa-apa, atau keuntungan kecil. Kalau sebuah lagu diciptakan, dinyanyikan, direkam, dijual, royalti harus jatuh bagi pencipta, penyanyi, musisi dan pedagang produsen atau mereka yang jual karya seni. Demikian juga karya cipta yang lain," SBY mencontohkan.

SBY juga mengajak masyarakat untuk miningkatkan ekonomi kreatif dan inovasi Indonesia agar menang dalam tingkat global, dan meningkatkan pemberantasan penjiplakan HAKI.

"Mari serius, nyata kalau harus masuk pengadilan, agar jera penjahatnya agar kepastian hukum tegak dan iklim usaha dan investasi tumbuh dengan baik di negara kita. Khusus kepada jajaran pemerintahan, laksanakanlah pelayanan dan pemberian hak cipta yang baik, mereka yang ingin mendapatkan haknya, berikan pelayanan dan respons yang baik," pinta SBY.

(anw/nwk)