Komisi III DPR: Kinerja Hakim Tak Memuaskan, Tak Pantas Naik Gaji

Jakarta - Komisi III DPR merespons keras rencana demo hakim di depan Istana Negara. Demo menuntut kesejahteraan tersebut dinilai tak akan berbuah kenaikan gaji bagi mereka.

"Kinerja para hakim pada saat ini belum menggembirakan, maka belum pantas dapat renumerasi seratus persen!" ujar Ketua Komisi III DPR Benny K Harman, kepada wartawan, Selasa (19/4/2011).

Benny menuturkan banyak praktik tidak baik di pengadilan di Indonesia. Hal ini menimbulkan kepercayaan rakyat terhadap penegak hukum ini rendah.

"Pengadilan masih menjadi pasar jual beli putusan," kritik Benny.

Jika mengharap kenaikan gaji yang signifikan, Benny menuturkan, hakim harus membenahi sikap dan cara pengambilan keputusan. Untuk saat ini DPR belum bisa mengabulkan remunerasi yang penuh.

"Karena reformasi kultural belum jalan, " tegasnya.

Minimnya kesejahteraan membuat sejumlah hakim bergerak. Mereka mengajak para hakim di seluruh Indonesia untuk aksi turun jalan ke Istana Merdeka dan DPR. Selain melakukan aksi turun jalan, para hakim juga akan mengadukan kesejahteraan hakim ke Mahkamah Konstitusi (MK) lewat judicial review UU No 3/2009 tentang Mahkamah Agung (MA).

Seruan aksi turun jalan di buat dalam group facebook (FB) dengan nama 'Rencana Peserta Aksi Hakim Indonesia Menggugat Presiden dan DPR RI'.

"Iya, saya dan rekan- rekan hakim yang berasal dari seluruh penjuru Indonesia berencana untuk melakukan unjuk rasa kepada Presiden dan DPR," kata pembuat grup yang juga hakim Pengadilan Negeri di Yogyakarta, Andy Nurvita, kepada detikcom, Senin (18/4).

(van/ndr)