Dialog Kemenag & LSM Tak Bahas Soal Pembubaran Ahmadiyah

Jakarta - Sesi pertama dialog dan dengar pendapat yang dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) dengan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah usai. Dalam dialog tersebut, tidak sedikit pun membahas soal pembubaran Ahmadiyah.

"Oh nggak, kita tahu LSM tidak ke arah situ. Lagian diskusi ini belum sampai saat itu, baru memulai," ujar Ahmad Syafii Mufid yang bertindak sebagai moderator dalam dialog hari ini yang berlangsung di Kementerian Agama, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (22/3/2011).

Syafii mengatakan, dialog dengan LSM ini berlangsung tertib. LSM lanjutnya, dalam hal ini memberi masukan-masukan yang cukup baik untuk penyelesaian masalah Ahmadiyah.

"Saya rasa diskusi ini cukup bagus, karena standingnya jelas, kita berbicara dari sisi akademis satu sama lain memberikan masukan dan berdiskusi dengan baik," katanya.

Dalam dialog yang berlangsung sejak pukul 13.30 WIB, ini suasana terasa penuh kekeluargaan.  Tidak ada emosi dan saling menghujat dalam forum ini.

"Ini forum yang ideal untuk membangun kerukukan dan kedamaian," imbuh Syafii.

Dialog ini tidak melibatkan secara langsung Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) pada setiap sesinya. Alasannya, forum ini ingin mendapatkan masukan mendalam dari tiap-tiap narasumber.

"Tidak ada (konfrontir), karena dulu sudah, sekarang inikan kita ingin cari jalan setuntas-tuntasnya, dan komperhensif. Lagian kalau begini kan lebih bagus ya, pada sesi ini yang tampil adalah bagian-bagiannya," jelas Syafii.

Hasil dialog selama 4 kali pertemuan ini nantinya akan dikumpulkan menjadi satu kesimpulan bersama. Hasilnya tentu yang terbaik buat bersama.

"Mengenai hasilnya nanti itu tanggal 5 April 2011, pada saat itu baru dirumuskan dan nanti yang berwenang untuk menyampaikan hasilnya adalah Pak Sekjen (Sekjen Kemenag Bahrul Hayat)," tandasnya.

Direktur Program Imparsial, Al Araf mengatakan, dialog yang digelar Kemenag ini cukup positif. Menurutnya, LSM menilai jika pembubaran Ahmadiyah bukan solusi terbaik.

"Saya rasa kalau dibubarkan justru akan bertentangan konstitusi, karena terkait hak beragama, tidak bisa dikecualikan," ujar Al Araf di tempat yang sama.

Imparsial menyarankan, pemerintah lebih mengedepankan dialog di mana sebagai fasilitator berasal dari institusi independen. "Coba Kemenag membuka ruang dialog, dengan mekanisme yang lebih indenpenden. Misalnya Komnas HAM yang dianggap sebagai institusi yang netral sebagai fasilitator," tegasnya.

Dalam kesempatan ini, hadir juga Jamintel Kejagung Edwin T Situmorang, perwakilan dari BIN Irjen Pol Totoy, dan perwakilan dari Kemenko Polhukam. Sementara, 6 lembaga juga hadir yaitu Setara Institute, The Wahid Institute, Imparsial, Ma'arif Institute, serta Pusat Studi Al Qur'an.

Untuk dialog sesi kedua besok, Kemenag akan mengundang beberapa Ormas Islam. Antara lain, MUI, NU, Muhammadiyah, dan FPI dengan pengantar disampaikan oleh Dirjen Bimas Islam.

(lia/nwk)