Ibas Dorong Kedubes RI di Australia Beri Hak Jawab

Jakarta - Langkah hukum terkait pemberitaan media Australia The Age dan Sidney Morning Herald yang menuding SBY telah menyalahgunakan kekuasaan sedang dipertimbangkan. Kedubes RI di Australia didorong memberi hak jawab terlebih dahulu ke media yang bersangkutan.

"Kami mendorong Kedubes RI di Australia untuk memberikan hak jawab dan penjelasan kepada media tersebut. Kalau ada fitnah, ada langkah hukum yang bisa ditegakkan," kata Ibas.

Hal itu dikatakan Ibas lewat perbincangan dengan detikcom per telepon, Jumat (11/3/2011).

Menurut dia, pihaknya akan melihat informasi yang berkembang terlebih dahulu. "Kita melihat seberapa besar informasi  ini berkembang, kalau bisa ditempuh jalur hukum, ya jalur hukum. Tapi hak jawab dulu," kata anggota Komisi I DPR ini.

Ibas juga menyayangkan pemberitaan yang justru muncul di saat hubungan Indonesia
dan Australia sedang baik-baiknya.

"Ini sangat tidak pas dengan kondisi kebebasan pers, dengan apa yang kita lakukan," tambahnya.

Seperti diketahui, koran The Age edisi 11 Maret 2011 menulis artikel yang menjadi headline berjudul 'Yudhoyono Abused Power', berdasar informasi kawat diplomatik Kedubes AS di Jakarta dengan Washington, yang dibocorkan Wikileaks. Dalam

Dalam pemberitaan, antara lain disebutkan ada hubungan khusus keluarga SBY dengan pengusaha Tomy Winata, Bos Artha Graha. Kawat diplomatik Kedubes AS yang dibocorkan Wikileaks menyebutkan keluarga SBY menerima gelontoran dana dari Tomy Winata lewat perantara TB Silalahi.

Selain itu disebutkan pula, Ibu Ani juga punya hubungan dengan Tomy. The Age menyebutkan Kedubes AS mendapatkan informasi ini melalui pejabat senior Badan Intelijen Negara (BIN) bernama Yahya Asagaf. Informasi lainnya, Taufiq Kiemas kecipratan untung dari sejumlah proyek seperti Jakarta Outer Ring Road (JORR) proyek double track Merak, Jawa Barat, ke Banyuwangi, Jawa Timur dan proyek jalan raya trans-Papua.

(lrn/vit)