Pengamat: Pemerintahan Koalisi Salah Kaprah

Jakarta - Sejumlah pengamat politik menilai penggunaan kata pemerintahan koalisi adalah salah kaprah, karena dalam konstitusi negara Indonesia tidak dikenal istilah itu. Selain itu, salah kaprah itu terjadi karena kabinet yang dibangun adalah kabinet presidensial bukan kabinet parlemen.

"Kita jangan lupa ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ingin maju menjadi presiden dan setelah dia menjadi presiden, dia ngajak partai-partai politik untuk bergabung mendukung pemerintahan SBY-Boediono. Dan saya ingat, PKS adalah partai pertama yang mendukung pencalonan SBY sebagai calon presiden 2009," kata pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti
kepada wartawan di Jakarta, Jumat (4/3/2011).

Menurut Ikrar, bila berani memcampakan PKS, SBY bisa kualat karena bagaimanapun partai politik ini yang pertama mendukung SBY sebagai calon presiden dan partai pendukung sebelum SBY popular karena ketika itu grade-nya masih di bawah Megawati.

"Dan itu sejarah penting bagi dukungan SBY yang tidak bisa dilupakan begitu saja," ungkapnya.

Sementara, Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Bachtiar Effendi menyatakan, dalam koalisi jelas akan sulit karena tidak mungkin partai-partai politik digabung secara permanen. Apalagi kalau setiap kebijakan, partai koalisi diminta untuk mendukung secara penuh, itu tidak mungkin.

"Pasti akan ada benturan. Apalagi setelah masuk tahun 2013, benturan kepentingan politik antar partai akan kencang," katanya.

Saat ini, lanjut Bachtiar, harus ada kesadaran partai koalisi tidak akan bisa mendukung selamanya.

"Kalau memang dianggap sudah tidak berguna, diganti saja. Tapi kalau menteri dari PKS diganti, apakah PDIP atau Gerindra siap menggantikan? Tapi saya yakin, SBY dan PD akan berpikir panjang untuk mengeluarkan PKS dan Golkar dari koalisi. Karena jika mereka di luar, akan
semakin keras terhadap pemerintah," ujarnya.

Karena itu, Bachtiar menegaskan, kondisi ini harus dipahami bagian dari dinamika politik. "Kalau memang SBY tidak suka dengan salah satu partai, jangan main ancam dengan reshuffle. Ini politik yang tidak sehat. Dan saya juga miris dengan pernyataan politisi-politisi Partai Demokrat yang ikutan mengancam dengan bahasa, kalau sudah tidak suka, silakan keluar dari koalisi. Pernyataan itu
mencerminkan ketidakdewasaan berpolitik," pungkasnya.

(zal/van)