Jadi Oposisi, PKS Lebih Banyak Ruginya

Jakarta - Jika diusir dari jajaran koalisi pendukung pemerintahan, PKS siap untuk menjadi oposisi. Apa untung ruginya jika PKS berganti baju menjadi oposisi?

Pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Widjaya, melihat, PKS akan lebih banyak merugi jika keluar dari koalisi. Hal ini dikarenakan sejak 2004, PKS terbiasa masuk ke dalam lingkungan pemerintahan dan turut 'bermain' sebagai pemegang otoritas kebijakan.

"Ketika tidak lagi memegang otoritas kebijakan, susah untuk bergerak dengan finansial yang cukup dan menunjukkan kerja nyata. Dengan ada kadernya yang menjadi menteri pertanian, misalnya, PKS bisa menunjukkan kerja nyata, bergerak ke daerah untuk mendapatkan citra baik," ujar Yunarto dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (25/2/2011).

Suatu partai yang bergerak mandiri tanpa dukungan pemerintah, menurut Yunarto, akan lebih sulit bergerak. Dia mencontohkan PDIP yang relatif sulit bergerak karena berada di luar sistem.

"PKS sejak 2004 hingga 2009 ini dekat dengan pemilih SBY, dan diidentikkan dengan penyokong SBY yang konsisten. Ketika ini terjadi (oposisi), bukan tidak mungkin ada kekecewaan orang PKS yang pemilih SBY," jelas Yunarto.

Di PKS, imbuhnya, ada swing voter yang bisa saja berbalik sikap tidak akan mendukung PKS dan beralih ke partai lain. Ketika di Setgab Partai Koalisi, PKS tampak tidak loyal, bukan kewajiban PKS untuk keluar koalisi. Sebab yang terlihat dari koalisi itu bukanlah mengharuskan setia pada Setgab namun lebih kepada kontrak politik antara PKS dan SBY untuk menempatkan menteri di dalam kabinet.

"Setgab tidak jelas landasan hukumnya. Kontrak politik PKS itu sepertinya lebih dengan SBY. Hubungan SBY dengan partai yang menempatkan menteri, itu yang

diartikan PKS," ucap Yunarto.

Keuntungan PKS jika keluar dari koalisi menurut Yunarto hanya satu. Jika bergerak swadaya, maka PKS tidak akan berpikir panjang dan memikirkan konsekuensinya jika berbeda dengan langkah pemerintah.

Sedangkan bagi Demokrat, jika PKS keluar dari koalisi, justru akan menguntungkan. Karena tidak lagi ada anak nakal yang berada di lingkaran koalisi. Lagipula kekuatan elektorat PKS tidak sebesar Golkar.

"Andai PKS dipinggirkan, masih ada partai Islam lain seperti PPP, PKB maupun PAN. Beda dengan Golkar, selain kursi di parlemen lebih banyak daripada PKS, Golkar juga partai nasional selain Demokrat," terang alumnus UI dan Universitas Parahyangan ini.

Sebelumnya, Sekjen PKS, Anis Matta menyatakan, kalau SBY secara resmi meminta PKS keluar dari koalisi maka PKS tidak akan keberatan. Jika PKS harus berbalik menjadi oposisi, PKS tidak masalah. Karena koalisi atau oposisi hanya sarana perjuangan.

Anis menuturkan sejauh ini komunikasi antara PKS dengan Presiden SBY sebagai pimpinan koalisi sangat baik. Namun jika Presiden SBY mendengarkan desakan Demokrat yang meminta PKS keluar dari koalisi, PKS pun siap menerima kenyataan.

Ketegangan antara PD dengan PKS memuncak saat PKS mendukung hak angket mafia pajak DPR bersama Golkar, PDIP, dan Hanura. PKS dan Golkar dianggap mendukung penggunaan hak yang bisa mengancam pemerintahan.

Namun demikian berulangkali PKS dan Golkar membantah melanggar aturan koalisi. PKS dan Golkar bahkan menegaskan tidak akan keluar koalisi dan menolak menarik menteri di kabinet.

(vit/nrl)