Golkar: Voting Hak Angket Terbuka, Tak Ada Politik Transaksional

Jakarta - Partai Golkar menegaskan tidak melakukan politik transaksional dalam voting hak angket mafia pajak di DPR. Isu suap seperti yang diungkapkan Partai Gerindra, menurut Golkar, sulit dibuktikan.

"Pemerasan itu bagaimana membuktikannya, kan votingnya dilakukan terbuka sehingga sulit dikatakan ada politik transaksional dalam upaya menggoalkan atau tidak menggoalkan hak angket ini," ujar Ketua DPP Golkar, Priyo Budi Santoso, kepada detikcom, Jumat (25/2/2011).

Priyo menuturkan, selama voting berlangsung lima pimpinan DPR mengawasi jalannya penghitungan. Tidak tampak ada anggota DPR yang keluar masuk ruangan.

"Tidak mungkin kita melakukan hal itu. Saya rasa pimpinan DPR pun mengawasi hal itu semua," tutur Wakil Ketua DPR bagian Polhukam ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon mengaku mendapatkan laporan lisan dari dua anggota Fraksi Gerindra di DPR bahwa ada pihak yang menawarkan suap agar mereka berbalik mendukung hak angket. Nilai uang suap yang ditawarkan dalam proses lobi juga terhitung sangat besar.

"Yang saya tahu ada minimal dua anggota fraksi yang mau disuap agar berubah suara dalam voting hak angket itu. Memaksa bahkan menyuap dengan sejumlah uang agar berubah sikap, tapi mereka menolak dan tidak menerima suap itu," kata Fadli.

Hasil voting dalam rapat paripurna DPR untuk penggunaan hak angket mafia pajak, dimenangkan oleh kubu penolak yang terdiri dari FPD, FPAN, FPPP, FPKB, dan Gerindra dengan mengoleksi 266 suara. Sedang pendukung hak angket mendapat 264 suara yang berasal dari politisi Golkar, PKS, PDIP, dan Hanura.
(van/nvc)