Adnan Buyung: Jika SBY Tak Tegur Dipo Alam, Berarti Ada Pembenaran

Jakarta - Pengacara kondang Adnan Buyung Nasution menuturkan jika pernyataan keras Dipo Alam tentang media  dibiarkan, berarti ada pembenaran terhadap pernyataan tersebut. Buyung pun menduga pernyataannya keras terhadap media yang mengkritisi pemerintah tersebut dilontarkan atas sepengetahuan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Dia kan bisa komplain melalui Dewan Pers. Kasih contoh bagaimana mestinya pemerintah. Pemerintah datang ke Dewan Pers agar nanti ada sikap untuk memberikan peringatan, arahan kepada media elektronik maupun cetak. Tapi jangan secara otoriter sewenang-wenang mengancam," kata Adnan kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/2/2011).

Buyung mengaku dirinya malu, sedih, dan kecewa berat atas pernyataan Sekretaris Kabinet itu. Malu dalam arti sesama aktivis yang ikut membela kebebasan pers, namun Dipo berubah menjadi seperti ini.

"Dia aktivis, saya yakin di dalam jiwanya bisa terketuk suatu sikap anti segala yang otoriter karena dia mengalami penindasan otoriterisme zaman Orba. Kok sekarang dia menggunakan
kedudukannya sebagai menteri untuk berbuat sewenang-wenang kepada pers," imbuhnya.

Ia juga khawatir orang yang sekarang berada di sekitar presiden tidak ada yang berani bicara benar. Semua hanya bicara manis dan menyenangkan SBY. Hal ini, menurut Buyung terjadi karena SBY sendiri tidak memberikan sikap seorang yang demokratis.

"Beliau terlalu monoton kalau boleh saya katakan. Artinya monolog saja jadinya. Dia datang dan semua orang mendengar setelah itu selesai," terangnya.

Menurutnya presiden seharusnya menegur dulu, supaya presiden konsisten menunjukan sikapnya dalam mempertahankan atau mengembangkan nilai-nilai pemerintah yang beradab.

Awal pekan ini Dipo Alam mengkritik pola pemberitaan media massa yang sering menimbulkan salah paham masyarakat terhadap pemerintah. Saking geramnya Dipo meminta media massa yang tak netral untuk diboikot.

"Ada koran dan televisi yang setiap menit dan jam memberitakan soal keburukan, sampai gambarnya diulang-ulang setiap hari lalu menyebut pemerintah gagal sehingga terjadi misleading di masyarakat. Itu kan salah, boikot saja," kata Dipo di sela-sela jeda rapat pematangan rencana induk percepatan dan pembangunan ekonomi 2025 di Istana Bogor, Senin (21/2) kemarin.

Hari Selasa, Dipo merinci media mana saja itu. "Metro TV sama TV One. Saya lihat itu waktu saya di Kupang. (Media) Cetaknya yang sesuai dengan yang punyanya TV juga, ha ha ha ha," ujarnya.

(feb/van)