Rekonstruksi & Rehabilitasi Merapi Diputuskan Sebulan Lagi

Jakarta - Pemerintah masih menetapkan status tanggap darurat menyusul terjadinya bencana susulan berupa banjir lahar dingin di sekitar Gunung Merapi. Tahap  rehabilitasi dan rekonstruksi baru akan diputuskan sebulan lagi.

"Nanti sebulan lagi kita bertemu untuk menyelesaikan rekonstruksinya," kata Sri Sultan Hamengku Buwono X usai rapat persiapan rencana induk rekonstruksi  pasca erupsi Gunung Merapi dan bencana lahar dingin di Kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (23/2/2012).

Menurut Sultan, dalam sebulan itu, akan dilakukan kajian mendalam tentang wilayah-wilayah yang rawan terhadap bencana Merapi. Termasuk, kemungkinan diperlukannya relokasi bagi warga yang tinggal di kawasan gunung teraktif di dunia ini.

"Status apakah nanti kawasan itu dinyatakan tidak boleh dihuni atau apa, kan perlu kajian lebih dulu. Itu yang sampai sekarang kita belum bisa  memutuskan," imbuh Sultan.

Lebih lanjut Sultan mengatakan, saat ini sedang difokuskan penyelesaian pembangunan huntara bagi korban Merapi. Selain itu, perekonomian penduduk pun berusaha digeliatkan kembali.

"Ekonomi harus berputar kembali, ya, kan? Ada dua model: ekonomi bagi mereka yang sudah tidak punya rumah, maupun yang masih tetap punya rumah. Jadi pola penanganannya berbeda," ucap Sultan.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Syamsul Maarif mengatakan, tugas untuk merancang program rehabilitasi dan rekonstruksi Merapi diserahkan kepada BNPB, Bappenas, dan Kementerian PU. Ketiga lembaga ini akan bekerja dalam satu tim.

"Bapak Wapres memerintahkan agar segera dibentuk tim teknis yang lebih detil menangani persoalan erupsi merapi," katanya.

(irw/gun)