Tanpa PKS dan Golkar, Koalisi Lebih Ramping Tapi Berotot

Jakarta - Bila akhirnya PKS dan Partai Golkar keluar dari koalisi pemerintahan SBY-Boediono, otomatis kekuatan oposisi akan bertambah. Namun pada di sisi lain, hal itu juga merupakan momentum terbaik untuk menguatkan konsolidasi internal Setgab Koalisi.

Demikian kata Ketua DPP PAN, Bima Arya Sugiharto, mengenai kelanjutan koalisi pasca keputusan politik PKS dan Golkar dalam voting hak angket DPR untuk mafia pajak. Hal ini dia sampaikan kepada detikcom dalam pembicaraan telepon, Rabu (23/2/2011).

"Justru ini momentum untuk konsolidasi total koalisi. Lebih baik ramping tapi solid dan berotot dari pada tambun tapi penuh penyakit," kata Bima.

Menurut dia, sudah seharusnya dilakukan format ulang keanggotaan koalisi menyusul sikap PKS dan Golkar yang jelas-jelas telah melanggar komitmen koalisi pemerintahan. Kontrak politik yang ditandatangani para ketua umum partai politik peserta koalisi, juga sebetulnya telah mengatur sinkronisasi antara kebijakan lembaga ekseskutif dan legislatif dalam kebersamaan koalisi.

"Jadi kontrak politik jelas merupakan landasan normatif yang kokoh untuk evaluasi koalisi," jelas Bima.

Apakah perlu Setgab Koalisi mengisi kekosongan yang ditinggalkan PKS dan Golkar sehingga kekuatan koalisi tidak terlalu jauh berkurang?

"Sangat mungkin, dengan catatan pendatang baru harus belajar dari pengalaman dan komitmen kuat pada kontrak politik," jawab Bima.

(lh/fay)