AS Veto Resolusi PBB Soal Pemukiman Yahudi di Palestina

New York - Pemerintah Amerika Serikat kembali memilih untuk membela Israel. Pemerintahan Barack Obama memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyebut pembangunan pemukiman Israel di wilayah pendudukan Palestina sebagai ilegal.

Dalam sidang DK PBB, di antara 15 anggota, hanya AS yang menolak resolusi tersebut. Namun Duta Besar (Dubes) AS untuk PBB, Susan E. Rice mengatakan, veto tersebut hendaknya tidak dianggap sebagai dukungan Amerika akan pembangunan pemukiman yang baru.

Menurut Rice, isu tersebut harus diselesaikan lewat negosiasi damai dan bukan melalui resolusi yang mengikat.

Dubes Brasil Maria Luiza Ribeiro Viotti, yang bulan ini kebagian giliran menjadi presiden DK PBB menegaskan, pemukiman Israel tersebut merupakan penghalang perdamaian. Resolusi ini dimaksudkan untuk menyerukan penghentian segera pemukiman baru Yahudi.

Pemerintah AS sebelumnya telah mencoba membujuk Israel untuk menghentikan pembangunan pemukiman Yahudi, namun gagal. Akan tetapi menurut Rice, DK PBB juga bukan tempat untuk mencoba menghentikan pembangunan pemukiman tersebut.

"Apakah itu akan membawa pihak-pihak mendekati negosiasi dan kesepakatan?" ujar Rice mengenai resolusi tersebut.

"Sayangnya, draf resolusi ini berisiko memperkuat posisi kedua pihak," imbuhnya seperti dilansir kantor berita Reuters, Sabtu (19/2/2011).

Dubes Israel Meron Reuben menegaskan, soal pemukiman harus dirundingkan langsung antara pemerintah Israel dan Palestina. Reuben juga mempertanyakan apakah DK PBB harus membahas isu pemukiman tersebut sekarang mengingat perubahan politik yang melanda Timur Tengah tampaknya justru lebih penting.

Dengan veto AS ini, resolusi yang juga didukung Uni Eropa itu gagal untuk diadopsi. Uni Eropa menganggap pembangunan pemukiman Yahudi akan mengancam realisasi solusi dua negara yang telah menjadi tujuan proses perdamaian Israel-Palestina selama bertahun-tahun.
(ita/ita)