Rapat Mendadak SBY & Para Menteri Bahas Solusi Ahmadiyah

Jakarta - Rapat mendadak yang digelar antara Presiden SBY, Wapres Boediono dan para menteri bidang hukum sudah selesai. Namun, apa poin penting yang dihasilkan, sebagian besar menteri yang hadir tak mau banyak berkomentar. Yang jelas, tema yang dibahas adalah solusi bagi masalah Ahmadiyah.

Menteri Agama Suryadharma Ali saat ditanya isi rapat hanya menjawab pendek. Termasuk saat ditanya apakah membahas juga soal Ahmadiyah.

"Nggak, kita ngobrol ngobrol aja. Nggak, saya tidak mau komentar," kata Suryadharma di kantor presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Kamis (17/2/2011).

Mendagri Gamawan Fauzi pun mengeluarkan komentar senada. Dia mengaku, rapat hanya membahas laporan dari Kapolri Jenderal Timur Pradopo.

"Yah secara keseluruhan soal perkembanganlah. Semuanya semuanya, yah sedikit sedikitlah, umum-umum secara menyeluruh," tegasnya.

Menkum HAM Patrialis Akbar mau menjelaskan lebih panjang soal materi rapat. Namun, tak ada keputusan yang konkret dari yang dijelaskan oleh Patrialis.

"Kita bahas, cari solusi yang terbaik. Presiden kan selalu memikirkan
persoalan-persoalan yang terjadi selama ini. Ada persoalan Ahmadiyah, kekerasan. Jadi presiden tidak pernah putus-putusnya memikirkan persoalan," jelasnya.

Dalam waktu dekat, presiden menugaskan pada para menteri agar terus mencari solusi terhadap persoalan yang ada saat ini. Salah satunya dengan cara berdialog dengan para tokoh agama dan Ahmadiyah.

"Sedang dipikirkan. Kita pikirkan bersama, salah satunya kita mencoba menimbanglah," sambungnya.

Saat ditanya apakah dalam rapat disinggung pula soal ancaman penggulingan dari FPI, Patrialis enggan berkomentar banyak. Yang jelas, pertemuan antara Mendagri Gamawan Fauzi dan FPI dianggap sudah menemukan titik terang yang bisa menyelesaikan persoalan di antara keduanya.

"Kemarin Mendagri sudah menyampaikan kita berdakwah itu dengan sabar dan kebenaran dan itu sudah disampaikan," tegasnya.

"Saya ingin memberitahukan sistem presidensil ini secara hukum ketatanegaraan lima tahun dijamin institusi dan tidak bisa dijatuhkan
di tengah jalan. Kedua, alasan politik tidak bisa menyentuh presiden. Jadi sangat tipis bahkan tertutup pintunya," tutup politisi PAN ini.

(mad/anw)