FPAN Tolak Kenaikan Tunjangan Presiden

Jakarta - Tunjangan untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan segera dinaikkan, sementara gajinya tetap Rp 62 juta. Namun demikian FPAN DPR menilai tunjangan untuk presiden belum waktunya naik.

"Tunjangan taktis presiden sudah banyak tidak perlu lagi ditambah tunjangannya," ujar Sekretaris FPAN DPR, Teguh Juwarno, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (11/2/2011).

Teguh juga meminta agar Kemenkeu tidak terus mewacanakan kenaikan gaji dan tunjangan pejabat negara. Menurutnya Kemenkeu hanya mencoba memenuhi apa yang disampaikan presiden soal gaji.

"Artinya terbukti bahwa gara-gara SBY curhat gaji belum naik langsung tunjangannya dinaikkan. Gara-gara curhat presiden ini orang-orang di bawahnya menjadi terpikir untuk menaikkan gaji presiden," keluhnya.

Ia berharap presiden SBY juga tidak tergesa-gesa meminta kenaikan tunjangan. Masih banyak kasus yang harus diselesaikan sebelum presiden naik gaji atau tunjangan.

"Masih banyak masalah yang harus diselesaikan ada kasus Gayus ada kasus Century dan lainnya. Selesaikan dulu kasus mafia hukum sebelum minta macam-macam," harap Teguh.

Namun, imbuh Teguh, DPR tidak bisa membatalkan keputusan tersebut. "Kalau memang dinaikkan itu sangat keterlaluan," tandasnya.

(van/ndr)