Garda Bangsa Gembosi Hasyim

Semarang - Aksi dukung dan tolak capres - cawapres turut melanda DKW Garda Bangsa Jateng. Mereka tak hanya menolak Hasyim Muzadi sebagai cawapres berpasangan dengan Megawati.Tapi juga siap menggembosi suara Hasyim di Jateng.Penggembosan terhadap Hasyim dilakukan karena Garda Bangsa menilai, sebagai orang NU, Hasyim salah memilih pasangan dan terjebak pada pragmatisme politik. "Karena itu, kami akan berupaya membendung suara warga nahdliyin yang akan masuk kepadanya," kata Ketua Garda Bangsa Jateng Musthofa Abdul Hadi ketika ditemui detikcom di kediamannya, Jl. Raya Mranggen Demak, Senin (10/05/2004) malam.Dikatakan Gus Thofa - demikian ia akrab dipanggil - dirinya akan menggembosi suara Hasyim melalui jaringan muda NU. Minimal melalui DKW Garda Bangsa Jateng. Suara organisasi otonom PKB tersebut cukup besar. Dengan demikian, menurut Gus Thofa, Hasyim tak akan banyak mendulang suara di Jateng.Gus Thofa menegaskan, di massa bawah nahdliyin nama Hasyim sudah jatuh. Terutama di kalangan muda yang aktif di organisasi dan badan otonom NU. Apalagi ketika Gus Dur tidak merestui 'hubungan'-nya dengan Megawati. "Pasangan Hasyim dan Megawati salah hitung. Mereka mengira dapat mengeruk suara warga NU, tapi itu tak mudah. Massa NU lebih percaya Gus Dur dari pada Hasyim. Resistensi terhadap Hasyim di kalangan bawah cukup besar," ungkap Gus Thofa yang juga alumnus Universitas Darul 'Ulum Jombang.Mengenai rencana pendudukan KPUD, Gus Thofa mengatakan dalam waktu dekat mereka akan melakukannya. Hingga saat ini, rencana tersebut baru terealisir di dua daerah yakni, Banyumas dan Tegal. Selanjutnya, daerah lain akan menyusul."Kami masih terus berkoordinasi dengan DKC Garda di seluruh Jateng. Untuk pendudukan KPUD Jateng. Besok malam kami rapat untuk menentukan kapan dan bagaimana bentuk aksinya. Kami tidak berpikir hasil, tapi pendidikan untuk melawan diskriminasi itu yang penting," tegasnya. Garda Bangsa juga akan melakukan pendudukan untuk menekan KPUD agar mencabut SK KPU tentang persyaratan capres yang dinilai diskriminatif dan meminta MA mencabut penolakan >i>judicial review PKB."Sebetulnya, tanpa instruksi dari pusat, kami tetap akan bergerak mendatangi KPUD. Kami hanya tinggal menyiapkan dana saja, karena masing-masing daerah kami jatah 300 orang. Itu kan butuh dana yang cukup, kami akan cari dari sumbangan pribadi-pribadi," demikian Gus Thofa. (jon/)