Kepala Daerah Karbitan Berperan dalam Carut Marut Pemilu Kada

Jakarta - Pemilu kepala daerah (pemilu kada) di sejumlah daerah carut marut. Para kepala daerah karbitan ditengarai memiliki kontribusi besar dalam carut marut tersebut.

"Menurut saya, para kepala daerah yang karbitan juga memiliki kontribusi besar dalam carut marut ini. Mental politik para politisinya menggunakan segala cara untuk menang," ujar Muhammad Asri Anas, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Sulawesi Barat, dalam dialog interaktif bertajuk Carut Marut Pilkada di Daerah dan Korupsi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/2/2011).

Asri menyebut, dulu ketika dia masih aktif di parpol, sebelum menjadi anggota DPD, dia melihat beberapa politisi yang menggunakan segala cara untuk menang dalam pemilu kada. Dia mengaku melihat sendiri parpol tidak menyeleksi calon kepala daerah dengan baik.

"Orang mau mencalonkan diri jadi kepala daerah dari partai saja harus bayar, apalagi bukan. Tidak rahasia lagi untuk menjadi bupati harus membayar Rp 5 miliar dan itu yang merusak tatanan," imbuhnya.

Dia menambahkan, ada juga yang namanya politisasi birokrasi. Asri menuturkan, dia dan rekannya dari DPD melihat dengan mata kepala sendiri ketika reses, guru-guru di daerah diminta untuk membuat baliho-baliho kepala daerahnya.

"Kami juga mendengar keluhan dari para guru yang tidak bisa datang ke sebuah seminar atau pertemuan karena dilarang bupatinya. Dia ketahuan mendukung lawan parpolnya," sambungnya.

Asri sepakat, korupsi kepala daerah dimulai dari tahapan pemilu kada. Pemilu kada yang mahal membuat kepala daerah yang terpilih menginginkan untuk kembali modal. Salah satu cara untuk menanggulanginya adalah dengan penyederhanaan tahapan pemilu.

"Biaya pilkada yang paling banyak menyedot anggaran adalah pembayaran petugas-petugasnya. Itu perlu diefisiensikan," tambahnya.

Selain itu, komitmen penegakan hukum di daerah juga perlu dipertanyakan. Sebab di daerah dirinya sering mendengar antara bupati dan gubernur seringkali tidak harmonis lantaran berasal dari parpol yang berbeda.

"Perlu diingat, korupsi ini tidak terlepas satu sama lain. Semua saling berhubungan. Ini mengingat ada peluang terjadi korupsi di keuangan pusat dan daerah," tutup Asri.

(vit/nwk)