DPR Desak Pemerintah Stop Pengiriman TKI ke Luar Negeri

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintah menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri. Pemerintah boleh mengirimkan kembali TKI ke luar negeri jika sudah menemukan mekanisme standarisasi TKI yang akan dikirim.

"Terkait banyaknya kasus TKI di Saudi Arabia, Timsus Penanganan TKI di Saudi Arabia mendesak Kemenakertrans dan BPN2TKI untuk mengkaji penghentian sementara moratorium pengiriman TKI ke luar negeri sampai semua draf perbaikan efektif dan ke depan pemerintah hanya mengirimkan TKI yang terampil," ujar Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan.

Hal itu dikatakan Taufik dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu
(26/1/2011).

Pernyataan itu sekaligus kesimpulan rapat kerja Timus DPR-RI terhadap penanganan TKI di Saudi Arabia. Taufik adalah unsur pimpinan DPR yang memantau pelaksanaan rapat Timus TKI Saudi Arabia.

Selain itu, DPR juga mendesak pemerintah memperhatikan TKI yang sedang kesulitan di luar negeri. Utamanya, TKI yang tengah kebingungan di kolong jembatan Arab Saudi.

"Terutama pemulangan seluruh overstayer yang saat ini hidup di bawah jembatan Kandara Jeddah dan Sareh Mansyur Makkah," papar Taufik.

Mekanisme pengiriman TKI boleh dilanjutkan jika pemerintah sudah memastikan keamanan TKI yang dikirim. Sementara dilakukan pembenahan, pemerintah diminta mengevaluasi semua mekanisme terkait pemngiriman TKI ke luar negeri.

"Agar melakukan pembenahan menyeluruh dan konseptual terhadap sistem pengiriman dan pemulangan TKI ke luar negeri. Perlu dilakukan audit kebijakan setiap tahap sehingga diperoleh diagnosa tepat untuk perbaikan kebijakan maupun legislasi," tandasnya.


(van/lrn)