Jangan Ada Partai yang Kerdilkan Kasus Gayus

Jakarta - Ketua Panja Pemberantasan Mafia Hukum dan Perpajakan DPR, Tjatur Sapto Edy, menegaskan bahwa pembentukan Panja tidak untuk politisasi kasus Gayus. Ia pun akan berjuang menihilkan dorongan besar parpol yang punya berkeinginan melokalisir Gayus.

"Semua partai kan punya keinginan masing-masing, tapi kita menjaga agar tetap pada tujuan awal dan jauh dari politisasi apalagi pengkerdilan kasus Gayus," ujar Tjatur saat dihubungi wartawan, Jumat (21/1/2011).

Tjatur pun berharap masyarakat mendukung kinerja Panja. Rapat Panja sengaja digelar terbuka agar masyarakat dapat melihat jika ada manuver partai tertentu yang ingin mengkerdilkan kasus Gayus.

"Jangan semuanya dicurigai politis untuk kepentingan jangka pendek. Insya Allah kita akan serius untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum," imbaunya.

Menurut Tjatur, Panja dibentuk untuk mendorong penegak hukum mempercepat pengusutan kasus Gayus. Tjatur berharap semua pihak optimis terhadap kinerja Panja bukan malah mengkritik sebelum mengetahui hasil kerjanya.

"Misalnya untuk pemberantasan mafia hukum dan perpajakan yang punya potensi merugikan negara dalam jumlah besar termasuk kasus Gayus. Tolong kita merubah paradigma sebagai bangsa jangan meragukan sebelum bekerja," papar Tjatur.

Mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana menilai, pembentukan Panja tersebut tidak bijak jika sampai melakukan intervensi terhadap kasus Gayus. DPR dianggap terlalu tinggi untuk mengurusi perkara itu.

"Bila pun harus, cukup mengundang pengacaranya saja. Ini sebenarnya bukan keharusan," ujar Erry Kamis (20/1/2011).

Bagi Erry, persoalan Gayus di DPR bisa saja berbelok ke hal-hal lain di luar mafia pajak. "Iya begitu, di samping politisasi proses hukum," tegasnya.

(van/ndr)