Satgas Nilai Panja Mafia Hukum Justru Mengganggu

Jakarta - Komisi III dan XI DPR RI membentuk panitia kerja (panja) mafia hukum dan pajak untuk membantu kepolisian menuntaskan kasus Gayus Tambunan. Satgas menilai pembentukan panja tersebut justru menggangu pengusutan kasus mantan pegawai Ditjen Pajak tersebut.

"Ada kekhawatiran kalau dibentuk di lembaga politik, terjadi nuansa politik dan bobot politiknya lebih besar," ujar Denny dalam acara Obrolan Langsat bertajuk Mafia Hukum di Jl Langsat 1/16 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (17/1/2011).

Hadir dalam acara ini sebagai pembicara diantaranya tiga anggota Satgas, Mas Ahmad Santosa, Denny Indrayana dan Yunus Husein. Acara ini dimoderatori oleh presenter Najwa Shihab.

Denny mengatakan Satgas saat ini sedang fokus menangani kasus mafia pajak. Denny khawatir jika Panja DPR Mafia Pajak juga menangani, nuansa politisnya akan mengganggu proses pengusutan.

"Sebenarnya agak mengganggu, karena masalah pajak krusial dan harus dihentikan," imbuhnya.

Sebelumnya Komisi III dan XI DPR membentuk panja untuk membantu kepolisian dalam menangani kasus Gayus. Bahkan Selanjutnya DPR berencana akan mempersatukan Panja Pemberantasan Mafia Pajak, Panja PPNS, Panja Penegakan Hukum, dan Panja Pajak menjadi Pansus Mafia Pajak. Pansus lintas Komisi III dan XI DPR ini diharapkan akan mengurai benang kusut di balik kasus mafia pajak Gayus Tambunan.

"Panja-panja yang sudah disepakati masuk bergabung, muaranya ke Pansus Mafia Pajak," kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/1/2011).


(mpr/rdf)