PDIP 'Berhitung' Soal Penggunaan Hak Menyatakan Pendapat

Jakarta - PDI Perjuangan tidak mau gegabah dalam mengambil keputusan politik soal hak menyatakan pendapat (HMP), yang syarat persetujuan pengusulannya dipermudah oleh putusan MK. Ketua Fraksi PDIP DPR, Tjahjo Kumolo, menyatakan, pihaknya sedang berhitung agar HMP tidak diklaim secara politik oleh pihak lain.

"Menyangkut penggunaan Hak DPR terkait skandal Century, Fraksi PDI Perjuangan kan harus cermat kapan waktunya dulu. Bukannya posisi Fraksi PDI Perjuangan tidak mayoritas. Fraksi kami
tentu harus cermat berhitung. Pasti ada sikap fraksi, tapi kami tidak mau ditarik-tarik, diklaim secara politik," kata Tjahjo kepada detikcom, Jumat (14/1/2011).

Menurut Tjahjo, pihaknya pasti menggunakan hak pengawasan DPR tersebut. Alasannya, HMP merupakan bagian dari kelanjutan rekomendasi keputusan DPR yang belum ada titik terangnya hingga sekarang, meski Tim Pengawas DPR sudah bekerja.

"Ini kan menyangkut keputusan politik fraksi. Agar anggota fraksi tidak jalan sendiri-sendiri, sikap fraksi harus satu komando sebelum melangkah," kata Tjahjo.

Lebih lanjut Tjahjo mengatakan, fraksinya tetap bertekad mengusut tuntas skandal Century, meski hingga kini aparat hukum belum mampu membuktikannya. "Sampai kapan pun PDI Perjuangan akan meminta mengusut tuntas skandal ini agar ada kejelasan yang jelas," katanya.

(lrn/ddt)