Anas: Kritik Pimpinan Oposisi Itu Normal

Anas: Kritik Pimpinan Oposisi Itu Normal

- detikNews
Senin, 10 Jan 2011 13:31 WIB
Anas: Kritik Pimpinan Oposisi Itu Normal
Jakarta - Pidato politik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang mengkritik kinerja pemerintah ditanggapi santai oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Pimpinan partai pemerintah itu mengatakan, kritik dari pimpinan partai oposisi adalah sesuatu yang normal.

"Pidato politik pimpinan partai oposisi kalau isinya adalah kritikan atau sikap kritis, itu sesuatu yang normal. Kritikan itu bagian yang bukan saja sah dalam demokrasi, tapi bagian yang kalau diolah menjadi energi yang positif, bisa menjadi pemacu dan pemicu kinerja pemerintah yang makin baik," kata Anas.

Hal itu dikatakan Anas usai menghadiri peringatan HUT ke-38 PDIP di lapangan parkir Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (10/1/2011). Selain Anas, hadir juga Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Sekjen PPP, Irgan Chaerul Mahfidz.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anas, yang mengenakan kemeja biru menyala ini mengatakan, pihaknya tidak alergi terhadap kritik. "Kta tidak alergi terhadap kritik. Kritik itu adalah bagian yang baik dari demokrasi. Kita nikmati keindahan demokrasi itu," kata Anas yang tampil santai dengan kacamata hitam ini.

Ditanya apakah dengan demikian berarti substansi kritik Megawati tidak salah, Anas mengatakan, "Spiritnya saya kira sama dengan pemerintah, menyejahterakan rakyat," jawabnya.

Mantan anggota KPU ini menambahkan, PDIP, PD dan partai-partai yang lain juga sama-sama bekerja untuk kesejahteraan rakyat. "Tapi tentu beda posisi. Itu perspektifnya agak berbeda. Itu yang baik dalam demokrasi. Itu hal yang normal dalam demokrasi," kata Anas.

Di dalam pidato politiknya Megawati kembali mengkritik kinerja pemerintah, khususnya di bidang ekonomi, politik dan hukum. Megawati menyebut kasus mafia pajak Gayus Tambunan sebagai 'bencana mental'. Dia juga menyebut polemik soal Setgab Partai Koalisi itu mengabaikan kepentingan rakyat.

(lrn/lh)


Berita Terkait