Kiai Bukan Lagi Lumbung Suara

Kediri - Keraguan sejumlah pihak atas keseriusan sekitar 30 kiai penggagas berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan deklarator Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) bergabung kembali ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP), tidak hanya muncul akibat sikap plin-plan diantara mereka. Kalangan kiai saat ini dianggap bukan lagi lumbung suara untuk partai politik.

Hal tersebut seiring terjadinya pergeseran pemikiran di masyarakat.

Data yang berhasil dihimpun detikcom menyebutkan, dukungan besar kalangan kiai dan pesantren pada salah satu pasangan calon di pesta demokrasi tak selalu berujung kemenangan. Di antaranya dalam pemilihan Presiden 2009 lalu di Kediri.

Catatan di KPUD Kabupaten Kediri menunjukkan, pasangan calon Jusuf Kalla dan Wiranto yang dijagokan kalangan pesantren hanya memperoleh 7,19% suara dari total pemilih 1.225.339 orang. Catatan tersebut bahkan tidak bisa mengalahkan pasangan di urutan kedua Megawati - Prabowo yang memperoleh 37,47% suara.

Tidak hanya di pemilihan presiden, dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kediri hasil yang sama juga muncul di akhir pelaksanaan. Pasangan Sunardi - Sulaiman Lubis yang dijagokan kiai hanya bisa finish di urutan kedua, dengan perolehan suara 37,04% suara dari total pemilih 1.173.325 orang. Perolehan tersebut kalah dibandingkan pasangan Haryanti - Maskuri dengan 54,58% suara.

"Padahal kita tahu semua, Harmas  (Haryanti - Maskuri) saat itu dihajar habis-habisan oleh kalangan kiai. Ada semacam fatwa yang mengimbau masyarakat tidak memilih pemimpin perempuan, tapi apa hasilnya," ujar M, orang yang dekat dengan Pondok Pesantren Lirboyo kepada detikcom, Selasa (28/12/2010).

M juga mengatakan, bukti kegagalan kiai 'memenangkan' sejumlah calon yang dijagokannya dalam pesta demokrasi dapat ditemui di pemilihan anggota legislatif Kota Kediri. Pondok Pesantren Lirboyo saat itu memiliki 4 calon yang berasal dari keluarga besarnya, namun tak seorangpun yang akhirnya berkantor di Jl Mayor Bismo, lokasi berdirinya Gedung DPRD.

"Suara dari kiai kan hanya ada di lingkungannya saja, di luar sudah nol besar. Itu terjadi karena mereka sangat tertutup. Coba sekarang temui kiai, susahnya bisa mengalahkan menemui walikota," tegas M.

Sementara KH Anwar Iskandar, salah satu kiai yang hadir dalam deklarasi kiai kembali ke PPP, dikonfirmasi mengenai kegagalan kalangannya 'memenangkan' sejumlah calon dalam pesta demokrasi,  tak lepas dari sikap politikus bersangkutan. Kiai dalam dukungannya hanya bersifat membantu, dengan keputusan akhir menjadi kehendak Tuhan dan penilaian masyarakat atas kepribadian sang calon.

"Seperti ke PKNU, kurang apa kami dalam memberikan dukungan, toh hasilnya mereka gagal mengumpulkan dua setengah persen suara. Kalau seperti itu jangan salahkan kiainya, karena kami juga hanya membantu," ungkap Gus War, sapaan akrab KH Anwar Iskandar kepada detikcom melalui sambungan telepon.

Gus War juga mengatakan, kepindahan kalangannya ke PPP hendaknya tidak dibesar-besarkan, karena merupakan hal yang lumrah dalam dunia politik. Dia mencontohkan saat kalangan kiai memutuskan mendirikan PKNU sebagai imbas konflik di PKB, masyarakat sebagai pemilik suara juga tidak mempermasalahkannya.

"Yang penting itu jangan ngowahi (merubah) Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan memecah belah NKRI. 4 itu jangan diutak-atik, selebihnya biasa kalau ada perubahan," pungkas Gus War.

(bdh/nwk)