"Sampai sekarang kita belum mendengar kedua masalah itu," ujar Kapuspen TNI, Laksamana Pertama Iskandar Sitompul saat dikonfirmasi detikcom terkait kedua informasi itu, Kamis (23/12/2010).
Iskandar menjelaskan pihaknya pun belum pernah menerima laporan tentang kedua pelanggaran tersebut. Menurutnya, TNI tidak perlu bersikap terlalu reaktif dengan informasi-informasi seperti itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
TNI pun menyerahkan seluruh kasus yang berhubungan dengan WikiLeaks ini untuk diselesaikan Menkominfo. Menurutnya bukan domain, TNI untuk mengurusi WikiLeaks.
"Kita serahkan pada Menkominfo saja," tutup dia.
Sebelumnya media-media Australia pada Kamis (23/12) marak memberitakan sepak terjang TNI di Papua. Sebuah kawat diplomatik pada Maret 2006 menyebutkan PT Freeport menyetor sejumlah dana ke TNI dan Polri untuk membantu pengamanan kegiatan Freeport.
Sementara sebuah kawat lain pada tahun yang sama juga mengungkapkan pertemuan pejabat pemerintah Papua Nugini dan diplomat AS. Pejabat Papua Nugini itu menuding TNI terlibat dalam penyelundupan kayu dan narkoba ke perbatasan Papua Nugini.
(rdf/fay)











































