Dinilai Anak Haram Sistem Presidensial, Setgab Dipandang Layak Bubar

Jakarta - Seretariat gabungan (Setgab) partai koalisi retak lantaran dinilai terlalu didominasi dua partai besar. Usulan pembubaran Setgab pun mencuat, karena Setgab dinilai sebagai anak haram dari sistem presidensial.

"Ini dibangun di atas landasan tata negara yang rapuh. Dalam sistem presidensial, ini (Setgab) anak haram karena tanpa landasan sistem politik. Anak haram ini justru akan

memberikan kerapuhan," kata pengamat politik dari Charta Politica, Tunarto Widjaya, dalam perbincangan dengan detikcom, Rabu (22/12/2010).

Dalam perjalanannya, efektivitas Setgab pun dipertanyakan. Apalagi ketidaksesuaian dalam komunikasi juga terjadi.

"Terkesan anak haram dari politik kompensasi. Setgab tidak bisa dilepaskan dari kasus Century yang dengan seketika menempatkan Ical (Aburizal Bakrie) jadi Ketua Setgab," tutur alumnus Universitas Parahyanan dan UI ini.

Menurut Yunarto, Setgab layak dibubarkan daripada hanya menjadi wadah kubu-kubu partai sehingga memperunyam situasi politik. "Lebih baik dibubarkan daripada memperkeruh," cetusnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai Setgab sebagai tempat bersekongkolnya partai koalisi untuk membahas hal yang tidak bermanfaat bagi rakyat. Din berpendapat, seharusnya Setgab tidak perlu dibentuk. Karena Setgab hanya akan membatasi partai politik untuk menyuarakan aspirasi rakyat.

PPP dan PKS pun merasa gerah di Setgab. Mereka mengeluhkan pola komunikasi dalam Setgab Koalisi. Ketidakjujuran, agenda tersembunyi dan dominasi Golkar-PD mengaburkan fungsi Setgab sebagai sarana penyatuan pandangan partai koalisi. Untuk membendung dominasi Golkar-PD, Wasekjen PKS Mahfudz Siddik mengajak PPP, PAN dan PKB untuk sejak dini menggalang kekuatan bersama menghadapi Pemilu dan Pilpres 2014.

(vit/fay)