.webp)
"Timing-nya tidak tepat. Presiden tampil mempertentangkan monarki. Menteri-menterinya juga ikut. Jadi suasana sudah rusak. Kita seolah tidak lagi melihat masa depan yang lebih baik," ungkap sejarawan Prof Dr Taufik Abdullah kepada wartawan saat sidang Pleno Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA), di gedung Graha Sabha Pramana (GSP), Bulaksumur, Yogyakarta, Jumat (17/12/2010).
Pembahasaan RUU Keistimewaan DIY, lanjut Taufik, sebenarnya bisa dibahas secara baik-baik dengan melihat permasalahan secara menyeluruh. Pemerintah jangan mempertentangkan monarki dan demokrasi seperti itu.
"Tidak dengan gegabah di tengah masyarakat Yogya yang masih dilanda duka akibat erupsi Merapi. Ini tradisi otoriter masih berjalan. Harusnya bahas itu semua, setelah bencana selesai," kata mantan Ketua LIPI itu.
Dalam pandangan Taufik, sejarah bukan lagi merupakan bagian dari legetimasi kekuasaan. Namun merupakan bagian dari upaya membangun sebuah konsep masa depan. Keistimewaan DIY harus dilihat dari perspektif sejarah mulai tahun 1945. Hal itu terkait peran yang dilakukan Sri Sultan HB IX, baik sebagai raja, gubernur dan tokoh nasional.
"Itu harus dilihat dari sejarahnya hingga beliau jadi wapres. Itu sangat penting," katanya.
Dia mengatakan, saat ini masyarakat luar Yogyakarta yang pernah sekolah dan kuliah di kota ini justru mendukung keistimewaan DIY. "Orang luar yang pernah sekolah di Yogya ingin mempertahankan keistimewaan yang ada saat ini. Mereka tahu dan merasakannya," ungkap alumni jurusan Sejarah UGM itu.
Menurutnya saat ini suasana pembahasan RUU tersebut sudah rusak akibat pernyataan presiden dan para menteri. "Karena sudah dirusak lebih dahulu atas pernyataan presiden dan menterinya. Saya berpihak dan mendukung pada keputusan DPRD DIY," pungkas guru besar UGM itu.
(bgs/fay)
