Trio 'SBY' DPR Kompak Minta Satgas Antimafia Dievaluasi

Jakarta - Sejumlah anggota Komisi III DPR meminta Presiden mengevaluasi kinerja Satgas Antimafia Hukum. Adalah 3 anggota DPR yang belakangan kerap dipanggil dengan nama trio 'SBY' yakni Syarifudin Suding, Bambang Soesatyo, dan Ahmad Yani. Ketiganya kompak meminta Satgas dievaluasi.

"Satgas PMH yang dibentuk presiden dijadikan panggung uuntuk mencari popularitas dan kepentingan individu anggotanya. Belum lagi belakangan kita juga mendengar sepak terjang Satgas sudah kebablasan," ujar anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/12/2010).

Trio 'SBY' ini memang getol meminta agar kinerja Satgas dievaluasi. Satgas dinilai mengacaukan koordinasi antar penegak hukum. Bahkan, langkah Satgas yang melakukan seminar pemberantasan mafia tambang di Kalimantan Selatan, dikecam sebagai tindakan di luar koridor.

"Kita ingin meletakkan dalam sistem yang terintegrasi karena kami melihat sudah di luar koridor, apalagi secara tidak sengaja Satgas malah ke Banjarmasin malah memanggil Polres, Bupati, dan Gubernur," keluh Yani yang juga politisi PPP ini.

Suding, yang juga politisi Hanura ini pun mengamini ucapan rekan-rekannya. Dia menilai gerakan Satgas justru mengganggu kinerja penegak hukum.

"Ini menimbulkan beban psikologis, dengan melakukan gelar perkara dan hal teknis lainnya. Satu institusi yang merusak institusi lain harus dihilangkan," tegas Suding.

Sementara itu berbeda dengan trio 'SBY' terkait tuntutan pembubaran Satgas, Ketua Komisi III DPR Benny K Harman berharap semua anggota Komisi III DPR memahami perlunya pemberantasan mafia hukum. Tak perlu panik dengan keberadaan Satgas jika memang komitmen dengan penegakan hukum.

"Mendukung bekerjanya sistem penegakan hukum. Teman-teman jangan merasa terusik kecuali mereka punya masalah," sentil Benny yang juga politisi Demokrat ini.

Sedang pihak Satgas sebelumnya menyampaikan keprihatinannya dengan upaya sejumlah anggota Komisi III DPR yang ingin membubarkan Satgas. Seharusnya Komisi III mendukung langkah Satgas melawan mafia hukum di Indonesia.

"Saya sangat prihatin ada anggota Komisi III DPR yang seharusnya mendukung upaya-upaya Satgas dalam memberantas mafia hukum justru secara sistematis kini  mendiskreditkan Satgas," kata anggota Satgas, Mas Achmad Santosa di Jakarta, Kamis (16/12).

Dia menjelaskan, indikasi upaya mendiskreditkan Satgas ini tampak dalam sikap sejumlah anggota Komisi III yang mempersoalkan kunjungan Satgas ke Kalimantan Selatan. Padahal kunjungan itu penting dalam rangka membongkar jaringan mafia pertambangan.

"Sasaran akhirnya adalah membubarkan Satgas. Kunjungan ke Kalsel tanggal 14-15 adalah kunjungan resmi ke daerah yang ketiga kalinya setelah Sumut, Jatim dan Kalsel. Kunjungan itupun melalui koordinasi terlebih dahulu dengan pimpinan MA, Jaksa Agung, Kapolri, Mentamben, Menhut, dan Menteri Lingkungan Hidup," urai pria yang akrab disapa Ota ini.

(van/ndr)