Anti Pemilihan Gubernur DIY, Roy Tak Dikenai Sanksi oleh PD

Jakarta - Sebagai anggota DPR yang terpilih dengan suara terbanyak dari DIY, Roy Suryo bertekad mempertahankan keistimewaan Yogyakarta. Meski sikapnya berbeda dari garis PD, namun tidak dipermasalahkan oleh petinggi PD.

"Alhamdulillah, saya justru tidak dibebani dengan 'pilihan-pilihan' yang sulit," kata Roy usai mengikuti rapat internal FPD di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/12/2010).

Sikapnya yang condong menolak ide pemilihan Gubernur DIY sebagaimana pemerintah usulkan dan menjadi kebijakan PD, sudah dipahami Ketua FPD, Jafar Hafsah, dan Ketum DPP PD, Anas Urbaningrum. Menurut Roy, keduanya juga sangat memahami posisinya sebagai kerabat Paku Alam IX yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur DIY.

"Saya terus komunikasikan kepada dua beliau langkah-langkah yang harus dilakukan untuk PD dan masyarakat DIY termasuk sikap pasca pengunduran diri Gusti Prabukusumo (Ketua DPD PD DIY)," ujar Roy.

Sebelumnya Roy mengungkapkan rencananya untuk menggalang dukungan seluruh anggota DPR asal DIY terutama yang duduk di Komisi II DPR, untuk mempertahankan pola penetapan Sultan dan Paku Alam sebagai pasangan Gubernur dan Wagub DIY. Dia yakin masih ada peluang untuk menemukan jalan keluar terbaik atas kontroversi yang terjadi atas draf RUU Keistimewaan DIY.

"Kita bisa kok sinergikan semua dengan baik, ada win-win solution. Sultan dan Paku Alam adalah raja dan adipati saya, sedangkan Presiden SBY adalah Kepala Negara kita yang dipilih secara demokratis. Semua kita hormati dan tempatkan secara elegan," papar anggota Komisi I DPR ini.

Roy tidak bersedia menjelaskan secara detail bagaimana agar win-win solution tersebut tercapai. Tapi ditegaskannya, apa pun nanti yang jadi keputusan akhir DPR terhadap RUU Keistimewaan DIY harus tetap dihormati oleh semuanya.

"Harus cerdas menanggapi tujuan, tapi tidak boleh bersikap 'abu-abu'. Semua ada mekanisme dan caranya. Insya Allah hasilnya memuaskan banyak pihak," pungkas pria berkumis tebal ini.

(lh/nrl)