.webp)
Aksi yang dilakukan anggota partai banteng moncong putih itu digelar di halaman Gedung DPRD DIY di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Massa datang menggunakan bis, truk dan sepeda motor dari wilayah Bantul, Sleman, Gunungkidul, Kulonprogo dan Kota Yogyakarta. Turut bergabung pula massa dari paguyuban kepala dukuh dan lurah se-DIY yang menyatakan dukungan untuk penetapan.
Sebelum menggelar aksi massa berkumpul di Alun Alun Utara Yogyakarta. Dari tempat itu masih berjalan kaki arah utara melewati kawasan Malioboro menuju gedung dewan.
Saat tiba di halaman DPRD DIY, massa langsung menggelar dan memasang poster dan spanduk yang dibawanya. Beberapa poster diantaranya bertuliskan 'Penetapan harga mati, Sultan-ku gubernurku, Paku Alam-ku wagubku, Pak Be Ye baca UUD 45 Pasal 18, penetapan sudah final'.
Dalam aksi itu dihadiri oleh semua pimpinan DPC dan DPD PDIP DIY serta seluruh anggota dewan dari fraksi PDIP. Turut hadir pula Bupati Bantul, Ny Ida Idham Samawi dan Wakil Bupati Sleman, Yuni Satiya Rahayu serta anggota DPR dari PDIP Edi Mihati.
Sekretaris DPD PDIP DIY tetap mendukung keistimewaan DIY dengan penetapan gubernur dan wakil gubernur serta menolak pemilihan. Penetapan Sultan dan Paku Alam itu sebagai salah satu keistimewaan dan pemerintah pusat tidak boleh mengabaikan sejarah sejak republik ini didirikan.
"Kami juga menyerukan untuk boikot dan menolak adanya anggaran pilgub dan kami juga akan mendirikan posko-posko untuk mendukung keistimewaan di semua kabupaten dan kota se DIY," katanya.
Selain orasi dari perwakilan massa PDIP, anggota fraksi-fraksi di DPRD DIY juga turut berorasi mulai dari fraksi PDIP, PKS, PKB dan Golkar. Mereka sepakat menyatakan mendukung penetapan Sultan dan Paku Alam sebagai gubernur dan wakil gubernur serta menolak adanya anggaran pilgub.
(bgs/fay)
