"Biasanya menteri-menteri yang banyak iklan itu menteri yang di ujung tanduk," kata Ruhut saat berbincang dengan detikcom, Selasa (7/12/2010) malam.
Bagi Ruhut, anggaran untuk iklan seharusnya bisa digunakan untuk membantu korban bencana. Hal itu dirasa lebih bermanfaat ketimbang membentuk citra di televisi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski demikian, Ruhut menolak berkomentar panjang saat ditanya kemungkinan menteri-menteri yang beriklan itu bakal diganti. Menurut dia, persoalan reshuffle itu hak prerogratif presiden.
Dia juga membantah soal rumor pengumuman reshuffle di acara Bali Democracy Forum pada 9-10 Desember mendatang. Publik diminta lebih bersabar menunggu pengumuman resmi dari Presiden SBY soal pergantian kabinet.
"Jadi kita bersabarlah. Sebagian dalam kabinet bapak berhasil. Jadi ada beberapa yang kita sama-sama mengetahui ada yang menilai, mereka yang melihat penilaian," jelasnya.
Yang jelas, kata Ruhut, SBY tidak akan takut untuk menindak tegas menteri yang kurang memiliki kinerja maksimal. Alasannya, SBY kini didukung oleh kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan periode sebelumnya.
"Periode pertama Bapak Presiden dengan hanya 57 anggota DPR, berani evaluasi pas satu tahun pemerintahan. Kini kami ada 148 orang, karena itu saya yakin beliau tidak akan ragu-ragu," tutupnya.
(mad/fjr)











































