Belum Ada Komunikasi PD dan PDIP Bahas Reshuffle

Belum Ada Komunikasi PD dan PDIP Bahas Reshuffle

- detikNews
Rabu, 24 Nov 2010 16:54 WIB
Belum Ada Komunikasi PD dan PDIP Bahas Reshuffle
Jakarta - Partai Demokrat (PD) mengaku menjalin hubungan baik dengan PDIP. Tapi sejauh ini belum ada komunikasi khusus di antara tokoh kunci dua partai besar itu mengenai peluang bergabung dalam koalisi pendukung SBY-Boediono.

Demikian jawab Ketum DPP PD, Anas Urbaningrum, mengenai isu bahwa PDIP akan segera menggantikan Golkar dalam barisan koalisi baik di kabinet dan sekretariat gabungan partai koalisi. Hal ini dia sampaikan melalui telepon, Rabu (24/11/2010).

"Kami silaturahmi biasa sebagai partai yang concern untuk memajukan bangsa yang majemuk. Yang penting PD tetap berkomunikasi dan bersahabat dengan PDIP, dalam posisi apa pun," kata Anas.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Presiden SBY, sepengetahuannya masih terus melakukan evaluasi kinerja dan capaian masing-masing anggota Kabinet Indonesia Bersatu II secara komprehensif. Target evaluasi bukan untuk mencari siapa menteri yang harus dicopot, melainkan mendorong kinerja menjadi lebih baik dan berprestasi.

Apakah hasil evaluasi rutin tersebut berujung kepada reshuffle atau tidak, sepenuhnya merupakan otoritas penuh Presiden SBY selaku Kepala Pemerintahan RI. Baik nanti keputusannya melakukan penyegaran kabinet atau tidak, tentunya Presiden SBY mendasarkannya kepada pertimbangan yang matang.

"Yang paling pokok adalah bagaimana kinerja kabinet makin baik danย  menteri benar-benar berprestasi. Jangan ada menteri yang menjadi beban Presiden," papar Anas.

Mengingat masalah reshuffle sepenuh menjadi hak Presiden SBY, maka bagi Anas tidak terlalu penting lagi untuk membicarakannya. Harapan dia, isu reshuffle tidak lantas menjadi rutinitas tahunan dan jadi semacam agenda politik tertentu.

"Apakah Presiden akan menambah barisan koalisi di kabinet, itu tidak terlalu urgent untuk dibicarakan. Jangan sampai reshuffle itu menjadi isu tahunan, nanti tiap Oktober bisa ada wacana reshuffle. Dan jangan sampai juga tiap Oktober ada yang order reshuffle. Itu tidak sehat," tegas mantan komisioner KPU ini.
(lh/nrl)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads