TNI-Polri Backup Distribusi Logistik Untuk Pengungsi Merapi

Jakarta - Distribusi logistik dibeberapa titik pengungsian bencana letusan Gunung Merapi diakui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak merata  dan sangat lambat. Hal ini disebabkan pemerintah daerah dalam pendistribusian logistik tidak maksimal.

Akibatnya, beberapa pengungsian mengalami kekurangan bahkan ribuan pengungsi terancam kelaparan karena keterlambatan dan tidak tepatnya pendistribusiab logistik. Padahal banyak penumpukan logistik di sejumlah titik.

Untuk itu, BNPB akan melibatkan pihak TNI-Polri untuk mem-backup dalam hal pendistribusian di berbagai titik-titik pengungsian yang belum sempat mendapatkan logistik bagi para pengungsinya.

"Jalur birokrasi yang membuat inventarisir data pengungsi serta tempat pengungsian yang belum maksimal. Bahkan, dalam memberikan laporan pertanggungjawabanya pemerintah daerah setempat belum bisa menyampaikan  saat rapat ini," ujar Kepala BNPB Syamsul Maarif.

Hal tersebut disampaikan Syamsul kepada wartawan Jumat (12/11/2010), usai melakukan rapat koordinasi bencana nasional letusan Merapi di Kantor Bakorwil II, Magelang, Jawa Tengah yang dihadiri oleh Komisi VIII DPR, Komisi IX DPR, Kapolda Jateng-Yogjakarta dan Pemerintah Daerah Propinsi Jateng.

Syamsul mencontohkan kasus keterlambatan itu berupa laporan  pertanggungjawaban soal daftar tempat pengungsi yang harusnya dilakukan pemerintah daerah masing-masing sekarang harus disampaikan malah mereka meminta waktu untuk mundur hingga sampai beberapa hari.

"Pemerintah propinsi awalnya bilang tiga hari sudah jadi. Tetapi sekda malah minta waktu sampai sepuluh hari kedepan. Padahal pemerintah propinsi Jateng menyatakan stok makanan bisa untuk 14 hari kedepan. Untuk Yogjakarta 12 hari kedepan stoknya. Tapi sampai sekarang belum ada laporan pertanggungjawabanya," keluh Syamsul.

Oleh karena itu, menurut Syamsul, TNI-Polri akan dilibatkan dalam pendataan baik tempat-tempat maupun jumlah pengungsi yang sekarang masih ada dan belum terdata.

"Pihak pemerintah daerah tetap akan dilibatkan dalam hal pendistribusian. Kalau TNI-Polri hanya mem-backup dalam hal up to date data kantong-kantong pengungsian dan jumlah distribusi yang sampai saat ini belum ada," terang Syamsul.

Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding menyatakan pemerintah daerah kurang pro aktif, tidak tanggap dan kurang cepat dalam hal pendataan tempat-tempat pengungsian ataupun distribusi logistik di pengungsian.

"Pemerintah daerah kurang cepat kerjanya sehingga beberapa titik-titik pengungsian keleleran dan terancam kelaparan," kritik Karding.

Maka, keterlambatan banyak dialami pengungsian dalam hal jenis logistik mulai dari selimut, pakaian, makanan, genset, matras tempat tidur dan lai-lainya. Keberadaan warga karena ekonominya mengalami kelumpuhan sehingga tidak bisa bekerja dan terancam kelaparan juga akan menjadi prioritas lengkah selanjutnya.

"Non pengungsi yang mengalami dampak serta kelumpuhan perenonomian pemerintah juga harus memperhatikan itu juga," tegas Karding.


(van/gah)