Yusril: Sisminbakum Tingkatkan Ekonomi Rp 1.076 Triliun

Jakarta - Program sistem administrasi badan hukum (sisminbakum) secara online menjadi salah satu sumber kebocoran uang negara. Namun, mantan Menkum HAM Yusril Ihza Mahendra berpendapat, Sisminbakum justru mendorong pertambahan nilai ekonomi Rp 1.076 triliun.

Data itu disodorkan Yusril Ihza Mahendra saat diperiksa di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Kamis (11/11/2010).

"Dalam dokumen yang saya serahkan, ada 2 copy buku statistik Indonesia yang diterbitkan BPS tentang pertambahan jumlah perusahaan yang berdiri sebelum dan sesudah adanya Sisminbakum," kata Yusril di Gedung Bundar.

Menurut data statistik tersebut, Yusril mengutip bahwa sebelum adanya Sisminbakum output ekonomi hanya Rp 488 triliun yang dihasilkan dari 22.070 perusahaan. Setelah Sisminbakum diberlakukan, ouput ekonomi meningkat menjadi Rp 1.585 triliun dari 26.981 perusahaan. Angka itu diperoleh sejak tahun 1999 hingga 2008.

"Yang berarti terjadi pertambahan nilai output Rp 1.076 triliun setelah adanya Sisminbakum," tegas Yusril.

Sisminbakum merupakan sistem online yang melayani perusahaan menetapkan akta perusahaan. Sistem yang dibangun pihak swasta ini, menurut Yusril, mampu menghilangkan pungutan liar (pungli). Sebab notaris tidak lagi mengurus secara manual melainkan online komputer.

Sayangnya, pengelolaan biaya akses Sisminbakum hingga kasus ini mencuat terus diperdebatkan. Menurut jaksa, biaya akses fee Rp 1.350.000/pengakses harusnya masuk pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Sementara Yusril mengelak karena penetapan PNBP jauh setelah dirinya tidak menjabat Menkum HAM yakni Januari 2007. Saat itu Menkum HAM sudah dijabat Hamid Awaluddin.

"Pemerintah ketika itu (sebelum menetapkan PNBP) menyadari bahwa biaya investasi dan operasional diserahkan ke swasta. Tidak ada alasan yang cukup untuk menjadikan biaya akses fee sebagai PNBP. Menkeu Sri Mulyani memberitahukan biaya akses Sisminbakum harus menjadi PNBP tanggal 8 Januari 2007. Tidak berlaku surut," tegas Yusril.

(Ari/fay)