"Terlebih kondisi tersebut diperkirakan bakal terus berlangsung hingga empat bulan mendatang sesuai prediksi cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)," kata Yudi dalam siaran pers, Selasa (26/10/2010).
Yudi menilai, Pemprov DKI belum menunjukkan langkah-langkah signifikan dalam mengatasi banjir dan kemacetan di Ibukota. Padahal Jakarta perlu penanganan mendesak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, jika kondisi semacam itu terus berlanjut, Yudi khawatir akan mendorong masyarakat frustasi. Selain itu, seringnya kejadian banjir dan kemacetan parah juga bisa mengganggu aktifitas ekonomi dan arus investasi ke Ibukota.
"Dari sisi anggaran, besarnya anggaran untuk menangani banjir di DKI Jakarta sudah sangat besar dan setiap tahun terus meningkat. Untuk tahun 2008 saja anggaran pengendalian dan penanganan banjir telah mencapai Rp 916,36 miliar, tahun 2009 telah menembus angka Rp 1,08 trilun, bahkan di tahun 2010 terus naik menjadi Rp 1,34 triliun," urainya.
Tingginya alokasi anggaran pengendalian dan penanganan banjir di Ibukota ternyata tidak sebanding dengan dampak perbaikan yang dihasilkan. Pemprov DKI kurang fokus atau memang tidak berupaya membuat langkah-langkah dan terobosan baru, kecuali sebatas menaikkan anggaran
banjir.
"Itulah mengapa kami berkepentingan memanggil Gubernur DKI Jakarta untuk membicarakan solusi-solusi maupun terobosan dalam mengatasi persoalan banjir dan kemacetan di DKI Jakarta," tutup Yudi.
(ndr/fay)











































