"Yang memberi instruksi itu (Balai Vulkanologi) valid. Pemerintah dan masyarakat harus patuh," kata Bibit di Gubernuran, Jl. Pahlawan Semarang, Senin (25/10/2010).
Bibit mengatakan, pihaknya telah menyiapkan posko di Magelang sebagai pusat komunikasi. Dari posko itu, pemerintah akan berkoordinasi dengan balai vulkanologi dan pemkab setempat serta melakukan langkah-langkah taktis di lapangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kala ada satu dua yang tidak taat instruksi, lanjut Bibit, tidak masalah. Tapi jajaran pemerintahan, mulai dari RT hingga bupati, harus mengajak warga agar mengikuti instruksi.
Mantan Pangkostrad ini menjelaskan, semua telah disiapkan, mulai dari posko hingga SDM. Saat kondisinya darurat, fasilitas itu bisa digunakan meski jumlahnya tidak bisa meng-cover seluruh warga.
"Kalau saat ini disuruh mbangun fasilitas yang sempurna, ya jelas nggak mungkin. Nanti kan warga bisa gantian apa numpang ke saudaranya," ungkapnya enteng.
Bibit mengatakan, tiga pemkab di sekitar Merapi, yakni Magelang, Klaten, dan Boyolali, harus tenang tapi responsif. "Kalau tidak tenang, malah bahaya," katanya.
Untuk mengambil langkah strategis, gubernur berkoordinasi dengan Kapolda Jateng Irjen Edward Aritonan, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen Langgeng Sulistiyono, dan dinas terkait siang ini. Rencananya, usai rapat, rombongan akan berangkat ke Magelang untuk memantau perkembangan di lapangan.
Status "Awas" Merapi ditetapkan hari ini. Sebagian warga disiapkan untuk diungsikan meski jalur evakuasi belum sepenuhnya memadai untuk dilalui. Sisanya masih bertahan, karena menganggap kondisi Merapi belum membahayakan.
(djo/djo)











































