Catatan PDIP di Satu Tahun Pemerintahan SBY-Boediono

Jakarta - PDI Perjuangan memberi catatan pada setahun SBY-Boediono yang jatuh pada 20 Oktober hari ini. Partai oposisi ini menggarisbawahi beberapa kebijakan pemerintah yang belum jelas ke mana arahnya.

Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo, memaparkan, beberapa kebijakan yang belum jelas, anatara lain di bidang ekonomi, politik, pertahanan. Catatan ini, katanya, berasal dari rapat-rapat komisi di DPR dengan menteri terkait.

Di bidang ekonomi, PDIP menyorot kebijakan konversi minyak ke gas yang tidak diimbangi pengawaasan dan kontrol kuat terhadap kualitas tabung gas.

"Ini yang merenggut korban jiwa," kata Tjahjo dalam pernyataan tertulis kepada detikcom, Rabu (20/10/2010).

Kedua, penguatan daya saing industri saat ini masih dalam taraf program dan
kebijakan yang senantiasa disampaikan pemerintah dalam menghadapi China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA). Namun neraca perdagangan dengan Cina terus mengalami defisit yang sangat lebar antara ekspor dan impor Cina yang besar.

Ketiga, PDIP menilai, pemerintah juga berulangkali gagal dalam memberikan perlindungan terhadap stabilisasi harga pangan.

"Setiap tahun gejolak harga pangan terus terjadi dan menghasilkan harga keseimbangan baru yang tinggi," papar Tjahjo.

Sementera itu di bidang politik, PDIP menyorot RUU Keistimewaan DIY yang belum terealisasi hingga hari ini. Padahal, janji pemerintah tuntas dalam 100 hari pemerintahan.

Dalam hal reformasi birokrasi, PDIP menilai penataan lembaga non-struktural di tingkat pusat masih sebatas inventarisasi.

"Kebijakan remunerasi belum mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi dan kinerja pelayanan masyarakat maupun penerimaan negara," ujarnya.

Dalam hal reforma agraria, tanah terlantar belum terkelola, terdistribusikan, dan termanfaatkan dengan baik untuk kepentingan rakyat. Penyelesaian konflik pertanahan dinilai hanya bersifat sporadis dan kasuistik.

"Dalam hal penataan/penyelamatan aset negara, negara terancam kehilangan aset dalam bentuk tanah maupun modal," kata Tjahjo.

PDIP juga menyorot mengenai grand design penataan daerah dan keuangan daerah yang tidak mencerminkan sebarannya secara nasional. Daerah kepulauan dan perbatasan belum mendapatkan perhatian.

Penataan administrasi kependudukan dan pendataan penduduk juga dinilai tidak sistematis dan akurat, dan belum terintegrasi. "Target 2011 selesai tidak akan tercapai," ujarnya.

Sementara itu di bidang pertahanan, PDIP mencatat beberapa kebijakan yang belum tuntas, yakni anggaran pertahanan yang belum mampu untuk memenuhi minimum essential force dan juga utk kesejahteraan prajurit.

Kemudian, soal revitalisasi industri pertahanan dalam negeri, remunerasi prajurit TNI yang bertugas di daerah terpencil, penataan bisnis TNI, serta penanganan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terdepan.


(lrn/nrl)