"Kalau reshuffle itu kamar khusus Presiden, wilayah khusus Presiden, kami serahkan penuh pada Presiden. Yang kami tahu evaluasi sedang dilakukan dan itu memang harus dilakukan oleh Presiden karena Presiden punya kontrak kinerja dengan para menterinya," ujar Anas.
Pernyataan tersebut dikatakannya usai melantik pengurus DPP PD 2010-2015 di
Istora Senayan, Jakarta, Minggu (17/10/2010).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi apakah evaluasi itu akan berujung pada reshuffle kami belum tahu, kami serahkan penuh pada Presiden," imbuhnya.
Disinggung mengenai rencana PD yang akan merangkul PDIP dalam reshuffle, Anas kembali menegaskan hal itu merupakan kewenangan presiden. "Kalau konteksnya koalisi kabinet itu kewenangan penuh presiden, kami tidak memberikan atau meminta order khusus kepada presiden," papar Anas.
Sebelumnya, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi dalam diskusi yang digelar di Warung Daun, Sabtu (16/10) kemarin, memprediksi sinyalemen PD merapat dengan PDIP dalam reshuffle nanti.
"Saya dengar ada nama Widya Purnama yang kemungkinan besar akan menduduki pos strategis di kabinet yang akan datang," ujarnya.
Widya pernah menjabat sebagai tim ahli Gerindra, dia juga merupakan mantan Direktur Pertamina, dan mantan Direktur Indosat.
(ahy/van)











































