.webp)
"Ya jadi (fit and proper test) lebih kurang pukul 10.00 WIB," kata Wakil Ketua Komisi III Azis Syamsuddin saat di konfirmasi detikcom, Kamis (14/10/2010).
Azis mengatakan, segala masukan dari masyarakat maupun temuan Komnas HAM terkait
rekam jejak Timur akan menjadi fokus saat fit and proper test nanti. "Ya pasti akan kita tanyakan dan dalami," kata Azis.
Pencalonan Timur sebagai Kapolri sempat banyak menuai kritik. Tes ini menjadi ajang
penentuan bagi Timur apakah kelak pria berkumis ini akan lolos menjadi Kapolri
menggantikan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri yang telah pensiun pada 10 Oktober kemarin.
Memang bursa pencalonan Kapolri kali ini menjadi sorotan dibandingkan masa BHD dulu. Terlebih ketika terjadi pemangkatan yang mendadak pada Timur, semula menjabat Kapolda Metro Jaya dengan bintang dua tiba-tiba saja dinaikkan menjadi Komjen menempati posisi Kabaharkam dan selanjutkan dipromosikan menjadi Kapolri.
Sebagian mata awam melihat kejanggalan dalam proses pemangkatan ini. Tapi menurut
Ketua Kompolnas Djoko Suyanto, tidak ada sistem yang dilanggar dengan penunjukan
Timur sebagai Kapolri.
"Pak Timur merupakan salah satu dari 8 nama yang diajukan oleh Kapolri ke Kompolnas.
Walaupun saat mengerucut menjadi tiga, Pak Timur tidak termasuk di dalamnya. Namun
ketika tiga calon yang diajukan ke Presiden menimbulkan polarisasi yang jika diteruskan tidak baik untuk institusi Polri, makanya kembali dipilihlah satu calon dari ke delapan nama yang sebelumnya," kata Djoko mengklarifikasi kabar yang beredar selama ini, dalam RDP dengan Komisi III kemarin.
"Dan terpilihlah Pak Timur dengan syarat dari Kompolnas pangkatnya harus tetap satu
tahap di bawah Kapolri. Makanya dinaikkanlah menjadi Komjen. Jadi tidak ada prosedur
yang ada kecuali yang dipilih di luar dari yang delapan nama ini," lanjut Djoko
Tidak terhenti sampai di situ, rekam jejak Timur yang diduga terkait dengan aksi pelanggaran HAM dalam insiden kerusuhan Trisakti 98 dan Semanggi I dan II juga menjadi batu sandung untuk Timur yang saat itu menjabat Kapolres untuk wilayah
Jakarta Barat dan Jakarta Pusat.
"Dari hasil penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM terhadap insiden tersebut, diduga
ada keterkaitan Pak Timur apalagi dia termasuk salah satu komando saat ini. Dan saat
kita coba panggil untuk dimintai klarifikasi sebagai saksi yang dianggap sangat mengerti kondisi di lapangan saat insiden, beliau malah tidak datang tanpa keterangan," jelas Ketua Komnas HAM di DPR kemarin.
Di Komisi III sendiri, peluang Timur sampai saat ini masih fifty-fifty. Walaupun ada beberapa partai yang mengklaim siap mengamankan Timur sebagai Kapolri, tapi ada juga
anggota menunjukkan sinyalemen penolakan jika Timur tidak bisa menjelaskan secara
terbuka terkait seluruh rekam jejaknya.
"Tapi kalau bagi saya, dari rekam jejak Pak Timur nyaris tanpa cacat," kata Ketua
Komisi III Benny K Harman.
Akankah Timur melenggang mulus di DPR, semua bergantung pada hasil uji kepatutan dan kelayakan hari ini. Yang jelas bagi Wakil Ketua DPR Pramono Anung, ini akan menjadi
fit and proper test yang seru.
"Saya kira ini lebih seru dari fit and proper test Panglima TNI kemarin, bahkan saat Kapolri BHD dulu," ujar Pram.
Timur Pradopo lahir di Jombang, Jatim, 10 Januari 1956. Dia merupakan lulusan Akpol
1978. Dia pernah menjadi Kapolres Jakarta Barat pada 1997-1999 saat peristiwa
Trisakti dan Semanggi meletus, Kapolres Jakarta Pusat (1999-2000), dan Kapolwiltabes
Bandung (2001) serta menjadi Kapolda Banten, Kapolda Jabar dan terakhir Kapolda
Metro Jaya.
(lia/vit)
