"Evaluasi sedang dilakukan dan memang harus dilakukan karena setiap menteri punya kontrak kinerja dengan Presiden. Kontrak kinerja itu ada capaian yang harus diperhatikan," ujar Anas kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/10/2010).
Menurut Anas, evaluasi Pemerintahan terus berjalan. Namun Anas tidak dapat memastikan adanya reshuffle kabinet.
"Waktu satu tahun pertama cukup untuk melakukan evaluasi untuk peningkatan kinerja. Tapi, apakah ujungnya reshuffle atau bukan itu hak prerogatif Presiden," terang Anas yang mengenakan baju batik ini.
Anas menuturkan, PD tidak dalam posisi mendorong reshuffle kabinet. PD hanya berharap menteri-menteri mengoptimalkan kinerjanya.
"Kami tidak dalam posisi mendorong atau menghalangi reshuffle, usernya kan Presiden. Kami hanya ingin para menteri bekerja makin baik, penuh konsentrasi, achievment baik dan loyalitas pada tugas menjadi hal yang utama," imbau Anas.
Anas berharap para menteri mengHargai Presiden. Setiap menteri dimintanya berani menghadapi persoalannya sendiri tanpa selalu meminta bantuan Presiden.
"Jangan ketika ada masalah lari ke Presiden. Kalau ada masalah jangan selalu lari ke Presiden, menteri harus jadi benteng yang kokoh," tutupnya.
(van/anw)











































